Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 50 tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Ringkasan Tugas :

melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

Fungsi :

  1. perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan;
  3. pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan;
  4. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma ketenagakerjaan dan norma K3; dan
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

    dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsi, dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut :

  1. Seksi Norma Ketenagakerjaan bertugas melaksanakan pembinaan , pengawasan, pemeriksaan penerapan norma kerja, norma kerja perempuan, norma kerja anak, norma pengupahan, norma jaminan sosial tenaga kerja dan norma pelatihan serta penempatan.
  2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  3. Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum bertugas melaksanakan pembinaan pengendalian, evaluasi, koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibidang kelembagaan dan tenaga pengawas dan penegakan hukum ketenagakerjaan.