Berita
-
Disnakertrans NTB ajak seluruh P3MI Hindari Penempatan Non Prosedural. “Kalau ada yang nakal, akan kami tindak”.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H membuka acara Rakornas P3MI PT. Timuraya Jaya Lestari di Hotel Puri ... -
DUDI Harus terus berbenah : Ciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (disingkat Ditjen PHI JSK) melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Peningkatan Kemampuan Pemahaman ... -
Angkat UMKM Naik Kelas, Disnakertrans NTB terus Lakukan Pelatihan Produktivitas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus melakukan pendampingan dan pelatihan peningkatan produktivitas kepada pelaku usaha lokal. Tujuannya adalah untuk mendorong para pelaku ... -
Terbaik Nasional, Lembaga Pelatihan Vokasi di NTB diminta terus Memperbanyak karya.
Pekan Pelatihan Vokasi BLK to BPVP Lombok Timur yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 8-9 Oktober 2022 berlangsung meriah. Bulan Oktober dicanangkan sebagai ... -
Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc Wujudkan Impian APTI
Provinsi NTB adalah provinsi pertama memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi 10 Ribu petani dan buruh tani tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ... -
Unram Gelar Job Fair, Disnakertrans NTB Ingatkan Perusahaan Utamakan SDM Lokal.
Universitas Mataram (Unram) menggelar Job Fair Perdana yang dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 1-2 Oktober 2022. Job fair yang terselenggara atas kerja sama ... -
Cegah PMI Non Prosedural, Edukasi Harus Masif dan Semua Jalur Harus Diperketat.
Penanganan PMI tidak hanya menjadi tugas Disnakertrans, tetapi juga lintas sektoral. Kuncinya adalah kolaborasi dalam mengedukasi dan mendesiminasi warga agar bisa mengakses kesempatan kerja ... -
Disnakertrans NTB Komit Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik.
Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB yang terdiri dari Ketua Suaeb Qury, Wakil Ketua Badrun, Koordinator Bidang PSI H. M. Zaini, Koordinator Bidang Kelembagaan Sansuri ... -
Dokter K3 Wajib Punya Sertifikat Dokter Hiperkes dari Kemenaker RI
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H menyerahkan sertifikat Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan ... -
Disnakertrans: Kunci penting Atasi masalah HI adalah komunikasi & Saling Pengertian.
Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law digagas oleh Pemerintah untuk menyederhanakan peraturan dan birokrasi. Namun, dalam implementasinya Omnibus Law sempat menimbulkan pro dan ...