Perusahaan Harus Terapkan UMK 2018

Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi Kota Bogor, Jawa Barat mengimbau perusahaan untuk mengaplikasikan Gaji Minimal Kota (UMK) th. 2018 yang alami kenaikan sebesar 8, 71 % dari UMK terlebih dulu yaitu dari Rp3. 272. 153 jadi Rp3. 557. 146.

” Kenaikan UMK ini berdasar pada Ketentuan Pemerintah Nomor 78 th. 2015 mengenai pengupahan yang dihitung berdasar pada gaji 2017 ditambah laju inflasi serta perkembangan ekonomi, ” kata Kepala Disnakertans Kota Bogor, Samson Purba, di Bogor, Selasa 12 Desember 2017.

Ia menerangkan UMK 2018 sudah diputuskan, tiap-tiap perusahaan diwajibkan untuk mengaplikasikannya. Sesuai sama saran dari Serikat Pekerja untuk menambah UMK 10 %, sedang Asosiasi Entrepreneur Indonesia menyarankan kenaikan Umk sesuai sama PP 78 th. 2015.

” Pemkot mustahil melawan ketentuan dan ikuti perintah Wali Kota sesuai sama perhitungan kenaikan UMK 8, 71 % untuk di sampaikan ke gubernur serta lihat SK yang terbit kenaikan sesuai sama saran, ” tuturnya.

Kenaikan UMK 2018 sudah disosialisasikan oleh Disnakertran mulai sejak minggu lantas pada pemangku kebutuhan. Diinginkan bisa direalisasikan terhitung per 1 Januari 2018 yang akan datang.
Prasyarat penangguhan

Menurutnya, perusahaan yang belum juga dapat membayar gaji sesuai sama UMK baiknya mulai memajukan penangguhan pada gubernur Jawa Barat dari mulai saat ini dengan menyertakan kriteria.

Kriteria yang disebut salah satunya surat perjanjian tertulis pada pemberi kerja serta pekerja, neraca keuangan dua th. terlebih dulu serta untuk perusahaan yang karyawannya banyak juga akan dikerjakan verifikasi terlebih dulu. ” Kenaikan UMK ini mesti diaplikasikan perusahaan yang berada di Kota Bogor terlebih perusahaan besar, hotel berbintang serta yang lain, ” tuturnya.

Sedang untuk aktor UMKM dibawah binaan Disperindag, lanjut Samson, pihaknya tidak memaksakan yang memiliki usaha memberi UMK mengingat beberapa UMKM masih tetap mesti berkembang. ” Untuk karyawan di beberapa toko kecil juga kita tidak dapat memaksakan, cuma saja kita mewajibkan karyawannya untuk dimasukkan kedalam program BPJS, ” kata Samson.

Asisten Umum Setda Kota Bogor Hanafi mengatakan Pemerintah Kota Bogor mengambil keputusan UMK 2018 yalla shoot sebesar Rp3. 557. 146 dilandasi pada selalu berkembangkan Bogor jadi kota yang menarik untuk investor, diluar itu letaknya yang cukuo strategis dekat dengan ibu kota Jakarta.

” Hal semacam ini bedampak pada tingkat keperluan yang makin tinggi, hingga pemerintah kota mengambil keputusan UMK 2018 yang berlaku untuk tenaga kerja resmi di pemerintahan, ” tuturnya.

Hanafi memberikan Pemkot Bogor juga memgangkat serta mengaji PKWT merujuk pada UMK. Mereka yang bekerja jadi tenaga penjaga taman, tenaga kebersihan, petugas Satpol PP, petugas pemadam kebakaran, petugas jalan raya (dishub) serta yang lain.

Apindo serta Serikat Kerja

Menyikapi hal tersebut, Ketua Apindo Kota Bogor Sukoco menyebutkan telah menyatakan pada semua anggota Apindo untuk ikuti UMK 2018. Menurut dia rata-rata anggota Apindo adalah perusahaan besar. Namun dari 750 perusahaan yang berada di Kota Bogor cuma 40 perusahaan yang gabung dalam Apindo hingga bekasnya tidak dapat terawasi.

” Apindo memanglah mesti ikuti ketentuan. Sebab UMK ini berlaku untuk karyawan lajang serta karyawan baru. Untuk karyawan yang telah lama dapat lebih dari UMK, ” kata Sukoco.

Disamping itu, Wakil Ketua Serikat Pekerja Kimia Daya Pertembangan Daya serta Umum (SPKEP) Kota Bogor, Agus Ramdan menginginkan tak ada perusahaan yang lakukan penangguhan UMK 2018. Karna pada intinya Serikat pekerja menentang PP Nomor 78 Th. 2015 karna dinilai ada pasal yang merugikan beberapa pekerja.

Walau demikian, pihaknya tetaplah ikuti ketentuan yang telah ada mengingat ketentuan pemerintah itu mempunyai tujuan untuk menyetabilkan ekonomi. ” Jangan pernah ada penangguhan kekal kan kasian beberapa pekerja. Serta kami juga mengharapkan ada susunan serta taraf gaji untuk mengakomodir pekerja yang telah lama, ” tuturnya seperti diambil dari Pada.

Asked on 12 Desember, 2017 in Tanya Bebas.
Add Comment
1 Answer(s)

maaf baru menjawab,,,kmrn web kami dalam proses pemeliharaan….

menurut peraturan UU , ” Kenaikan UMK ini berdasar pada Ketentuan Pemerintah Nomor 78 th. 2015 mengenai pengupahan yang dihitung berdasar pada gaji 2017 ditambah laju inflasi serta perkembangan ekonomi, ” mengenai kenaikan UMK 2018,

untuk informasi lebih lanjut tentang masalah ketenagakerjaan,,silahkan berkunjung di Bidang Hubungan industrial dan bertemu dengan mediator kami….

jam layanan Senin s.d jumat (08.00 s.d 14.00)

terimakasih sdah mengunjungi Web kami ..:)

(admin Web)

Answered on 19 Desember, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.