Mataram (11/08/2017)_ Penanganan masalah pekerja anak di indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat, terutama karena issue pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah resiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis kerja yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi pengembalian anak ke dunia pendidikan dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh  pelaksanaan program PPA-PKH, mulai dari tahap persiapan, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana provinsi dan tim teknis pelaksana masing-masing UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memperoleh informasi dari tim pelaksana provinsi dan tim teknis pelaksana masing-masing UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan mengenai fasilitas pendidikan yang dapat digunakan oleh pekerja anak penerima manfaat PPA-PKH dalam rangka pengembalian kedunia pendidikan, baik itu jalur pendidikan formal maupun non formal.

Acara ini langsung di buka oleh Bapak Kepala Dinas, Drs. H. Wildan serta dihadiri oleh Direktrur pengawasan norma kerja perempuan,  narasumber  dari direktorat pengawasan norma kerja perempuan dan anak, Ka. UPTD Balai Pengawasan P. Lombok dan P. Sumbawa. Pada tahun 2017 ini provinsi Nusa Tenggara Barat melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan mendapatkan 5 daerah kab/kota kegiatan PPA-PKH dari Kemenaker RI. Kelima kabupaten itu adalah Kab. Lombok barat, kab. Lombok timur, kab. Sumbawa, kab. Dompu dan kab. Kota bima, sebanyak 19 (sembilan belas) shelter yang digunakan untuk menampung anak-anak sebanyak 570 anak, selama 15 (lima belas) hari penuh.

Dalam sambutannya, Bapak Kepala Dinas menjelaskan, pelaksanaan kegiatan PPA-PKH tahun 2017 di Provinsi NTB sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Direktrur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak beserta jajaran atas pelaksanaan kegiatan PPA-PKH tahun 2017 di Provinsi NTB, kami sangat berharap pada tahun- tahun berikutnya NTB tetap menjadi prioritas pelaksanaan PPA-PKH dengan target anak yang lebih banyak, karena NTB masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. (bm_nakertrans)