Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 50 tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan.

B. Sekretariat

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor

C. Bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja

Menyediakan informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi tepatguna dan perluasan kesempatan kerja sector informal

D. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.

E. Bidang Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan indutrial, pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial (kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial).

F. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.

G. Bidang Ketransmigrasian 

kebijakan, Fasilitasi dan penyusunan rencana teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan permukiman, perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

H. Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dilengkapi 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD yaitu :

1. UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

Meyusun bahan kebijakan tehnis, rencana program dan kegiatan, anilisis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Higiene perusahan, kesehatan dan keselamatan kerja

2.UPTD BALAI LATIHAN KERJA NTB

Menyusun bahan kebijakan teknis rencana program, Pengkajian dan analisis koordinasi, fasilitasi pemantauan dan pengendalian dan pelaporan program pelatihan kerja.

3. UPTD BALAI LATIHAN MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI

Menyusun rencana/program, pengkajian dan analisis teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi serta urusan tata usaha dan rumah tangga

4.UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PULAU LOMBOK

Merumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan  ketenagakerjaan

5.UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PULAU SUMBAWA

Merumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan  ketenagakerjaan.