Mataram, 29 Juli 2025 – Sebanyak 215 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB secara resmi diberangkatkan ke Malaysia Barat untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit milik SD Guthrie Berhad melalui program penempatan tanpa biaya (zero cost).

Pelepasan gelombang pertama ini dilaksanakan dalam seremoni khusus yang dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP, M.Si, dan Kementerian P2MI RI, Ahnas, S.Ag., M.Si., dengan dukungan penuh dari Disnakertrans Provinsi NTB dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP, M.Si, yang memimpin langsung acara pelepasan menegaskan bahwa keberangkatan menjadi PMI bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi langkah keberanian untuk mengubah nasib. Ia menyebut para calon pekerja sebagai orang-orang luar biasa yang rela meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik.

“Perantauan itu bukan hanya soal bekerja, tapi tentang keberanian untuk berubah. Dua tahun kontrak ini harus jadi titik balik kehidupan, bukan sekadar rutinitas,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap ringgit yang dihasilkan para PMI harus digunakan dengan bijak untuk masa depan keluarga, bukan untuk keperluan konsumtif. Pemerintah Provinsi juga tengah menyiapkan program pendidikan dan pengasuhan anak-anak PMI agar tetap mendapatkan perhatian dan kualitas hidup yang layak.

“Kami ingin tidak hanya mengurus yang berangkat, tapi juga menjaga yang ditinggalkan. Pendidikan anak-anak PMI harus jadi prioritas,” jelasnya.

Tak lupa, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi rutin antara PMI dan keluarganya di NTB, serta mendorong agar para PMI tidak ragu menyampaikan masukan atau keluhan melalui kanal resmi pemerintah.

“Kalau ada kendala di luar negeri, sampaikan. Pemerintah daerah, Disnakertrans, dan BP3MI siap menerima masukan untuk memperbaiki sistem,” ujarnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P, M.Si menyampaikan bahwa Disnakertrans NTB memiliki peran penting dalam memastikan proses administrasi, edukasi hukum, dan pelindungan awal bagi para calon PMI.

“Memastikan tidak ada pungutan biaya, tidak ada dokumen yang ditahan, dan tidak ada perantara ilegal adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi warga NTB,” tegas Baiq Nelly.

Meski proses seleksi dan pelatihan calon PMI dilaksanakan langsung oleh perusahaan, pemerintah daerah tetap hadir dalam memberikan informasi dan pengawasan pada seluruh proses, dari awal hingga keberangkatan. Ia juga menyatakan bahwa skema zero cost ini sejalan dengan visi NTB menjadi provinsi pengirim PMI yang bermartabat.

“NTB tidak sekadar mengirim tenaga kerja, tapi ingin memastikan mereka berangkat dengan kepala tegak dan pulang membawa perubahan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, masyarakat dapat menghubungi Disnakertrans Provinsi NTB atau BP3MI untuk mengecek legalitas tawaran kerja ke luar negeri.

“Kami terbuka untuk konsultasi. Kalau ada yang menawarkan kerja ke luar negeri dengan cara mencurigakan, silakan lapor. Jangan asal berangkat,” imbau Baiq Nelly.

Disnakertrans juga terus menyosialisasikan perbedaan jalur resmi dan tidak resmi. Jalur resmi pasti melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan yang bertanggung jawab, seperti pemberangkatan kali ini, ucapnya. Sementara jalur tidak resmi sering kali menggunakan agen tidak sah yang tidak menjamin hak dan keselamatan pekerja.

Keberangkatan PMI NTB ke Malaysia ini akan dilakukan secara bertahap menggunakan penerbangan khusus yang disiapkan langsung oleh SD Guthrie. Pemerintah Provinsi NTB melalui Disnakertrans dan BP3MI terus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kemanusiaan.