Langkah nyata mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja terus dipacu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan pentingnya kolaborasi strategis untuk menekan angka pengangguran melalui program inovatif saat kunjungan kerja ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur di Lenek, Kamis (05/02/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kadisnakertrans NTB membawa misi besar dari Gubernur NTB untuk mentransformasi balai-balai latihan menjadi unit yang lebih mandiri, termasuk rencana penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengalaman suksesnya dalam mengelola 32 SMK BLUD di NTB ingin direplikasi ke sektor ketenagakerjaan guna meningkatkan fleksibilitas pembiayaan dan kemandirian program pelatihan.

Inovasi Fast Track dan Double Track
Salah satu poin menarik yang menjadi sorotan adalah konsep Fast Track dan Double Track. Konsep ini dirancang agar para lulusan tidak hanya mengantongi ijazah formal, tetapi juga sertifikat profesi yang diakui industri.

“Konsep fast track itu sekolah tinggal kita tambah 1 tahun SMK, tetapi harus connecting kerjasama dengan politeknik. Hasilnya, anak-anak ini bisa mendapatkan Diploma 2 (D2) yang setara dengan sertifikasi level 3. Ini adalah langkah akselerasi agar lulusan kita ‘laku’ di pasar kerja,” ujar Aidy Furqan di hadapan jajaran BPVP Lombok Timur.

Bagi siswa SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi namun ingin langsung bekerja, Aidy menawarkan branding Double Track. “Silakan yang mau kuliah disiapkan, tapi yang mau bekerja kita beri keterampilan khusus. Jadi mereka punya dua jalur kesuksesan,” tambahnya.

Kunjungan ini juga mendiskusikan peluang Green Jobs (pekerjaan hijau) yang ramah lingkungan. Dengan jumlah lulusan SMK di NTB yang mencapai 21.000 orang per tahun, Disnakertrans berkomitmen agar angka ini tidak menjadi penyumbang pengangguran, melainkan menjadi mesin penggerak ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPVP Lombok Timur, Imran Tahir, S.Hut., M.Si., menyambut baik gagasan kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa saat ini fokus pelatihan bukan sekadar mengejar angka lulusan (output), melainkan hasil nyata (outcome) berupa penempatan kerja atau kemandirian berwirausaha.

“Kami ingin pemerintah daerah menjadikan peningkatan SDM sebagai prioritas. Melalui sharing cost dan kolaborasi, kita bisa memastikan masyarakat mendapatkan pelatihan berkualitas meskipun di tengah efisiensi anggaran,” ungkap Imran.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Disnakertrans NTB dan BPVP Lombok Timur siap “ngegas” untuk menciptakan ekosistem vokasi yang terintegrasi, mulai dari bangku sekolah hingga ke dunia industri internasional.