Selasa, 20 Januari 2026 – Mengawali masa tugasnya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., turun langsung meninjau dua UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) strategis, yakni Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pulau Lombok serta Balai Latihan Kerja (BLK) atau Skill Center.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi dan orientasi kerja awal, sekaligus ajang silaturahmi dengan jajaran pegawai UPTD. Kedatangan Kepala Dinas disambut hangat oleh seluruh pegawai, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog dan peninjauan langsung kondisi fasilitas serta pelaksanaan layanan ketenagakerjaan.

Saat berada di UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, Kepala Dinas menyoroti pentingnya dukungan sarana yang memadai untuk menunjang tugas pengawasan.

“Balai pengawasan ini perlu ruang yang lebih representatif, termasuk ruang klinis pengawasan untuk menangani persoalan ketenagakerjaan, serta laboratorium K3 yang terstandar,” ujar Aidy.

Menurutnya, fasilitas yang layak akan sangat menentukan kualitas pelayanan, khususnya dalam pengawasan norma ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke BLK (Skill Center), Kepala Dinas menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja menjadi fokus penting ke depan. “BLK perlu dilakukan upgrading peralatan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kapasitas instruktur serta penguatan kolaborasi vokasi dengan SMK perlu terus didorong. “Kolaborasi vokasi dengan SMK dan upgrading instruktur sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing,” tambah Aidy.

Melalui kunjungan ini, Kepala Dinas menegaskan bahwa konsolidasi internal menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi di lingkungan Disnakertrans Provinsi NTB. Ia berharap, seluruh UPTD dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan secara bertahap, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha di Provinsi NTB.