Menilik permasalahan pengangguran tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Pengangguran merupakan akumulasi dari permasalahan- permasalahan klasik. Hulu pengangguran bukan hanya soal kemiskinan, melainkan juga soal kurangnya pendidikan, atau kurangnya keterampilan dan mismatch antara skill angkatan kerja dan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan data BPS, angkatan kerja di NTB Februari 2022 sebanyak 2,78 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,92 persen, turun 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Artinya masih ada 109 ribu pengangguran dengan latar belakang pendidikan beragam. 

Peningkatan TPT terbesar justru pada tamatan SMK sebesar 1,67% dari Februari 2021. Dari 2,78 juta orang yang bekerja justru porsi paling besar yang bekerja adalah tamatan SD ke bawah sebesar 43,12%. 

“Jika seperti ini, maka mungkin saja pengangguran terjadi karena hilirnya yang tersumbat yaitu penyerapan pengangguran pada lapangan kerja belum berjalan lancar. Disamping juga angkatan kerja kita belum memiliki informasi dan pengetahuan yang memadai tentang dunia kerja”, ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H saat membuka acara Forum Komunikasi Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang diikuti oleh 75 orang peserta secara daring, Jum’at (9/9/2022).

Gede mengungkapkan lulusan SMK yang digadang-gadang untuk langsung bekerja malah tidak banyak yang terserap di dunia industri. Hal ini terjadi karena skill dengan trend peluang kerja di dunia industri belum matching. Masih banyak LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan Sekolah Kejuruan yang masih mempertahankan kejuruan yang sifatnya manajemen atau administrasi. Sementara tren pekerjaan sekarang telah banyak mengalami pergeseran. Tren dunia industri saat ini lebih mengedepankan skill implementasi. 

“Karena itu kita patut bersyukur atas adanya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yang mengintruksikan seluruh perangkat pemerintah yang mengurusi SMK di seluruh Indonesia agar melakukan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan memperhatikan permintaan pasar,” ujar Aryadi. 

Aryadi menjelaskan saat ini pembelajaran di SMK sudah bekerjasama dengan dunia usaha dg mendatangkan instruktur dan para ahli dalam dunia industri. Siswa akan dilatih dan dididik langsung oleh ahli, baik skill maupun budaya kerjanya, lalu kemudian diberikan uji sertifikasi yang jika lulus, maka akan langsung direkrut ke dalam perusahaan industri tersebut. 

Mantan Kadis Kominfotik tersebut juga menekankan perlu adanya peningkatan pelayanan pengantar kerja yang dalam Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja. Objek dari tiga kegiatan tersebut adalah mereka yang belum bekerja atau pengangguran. Penyuluhan dan bimbingan jabatan penting diberikan bagi pencaker, menurut Aryadi adalah untuk menghindari mismatch dunia kerja.

“Memasuki dunia kerja tidak cukup hanya dengan ilmu atau pengetahuan dasar. Tapi yang paling penting yang harus disiapkan adalah bagaimana pencaker memiliki skill, attitude dan karakter. Karena dunia pendidikan dan dunia kerja implementasinya sangat berbeda,” tutup Aryadi. 

Untuk itu, Disnakertrans Provinsi NTB  membangun kolaborasi dengan LPS, dengan Lembaga Vokasi, Perguruan Tinggi, Asosiasi Psikolog Indonesia dan Asosiasi Perusahaan untuk bekerja sama menyiapkan pencari kerja (pencaker) di NTB. 

Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemnaker RI Dr. Nora Kartika Setyaningrum, SE, M.Si., yang hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut menekankan bahwa sebelum melakukan penyuluhan bimbingan jabatan, pengantar kerja harus melakukan job konseling terhadap pencaker bagaimana bisa memenuhi demand. Untuk bisa memenuhi demand pasar kerja, maka perlu dipelajari terlebih dahulu karakteristik supplynya yang dalam hal ini merupakan para pencaker. 

“Pelajari karakteristik supplynya dulu, eksplorasi minat dan bakatnya. Kalau tidak memahami, bagaimana akan bisa meng-link and match-kan,” kata Nora. 

Dengan perubahan demand yang cenderung berorientasi ke digital minded, bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan profesi seperti teller, CS, sudah tidak banyak dibutuhkan lagi. Karena itu menurut Nora sangat penting untuk membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK) di setiap sekolah dan LPK untuk memberikan Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ). 

“Segera bentuk BKK. Identifiksi mana saja sekolah dan LPK yg belum memiliki BKK. Setelah punya BKK, dorong untuk punya pengantar kerja. Karena pengantar kerja inilah yang nantinya harus memberikan bimbingan konseling karir,” jelas Nora. 

Nora juga menyebutkan dengan adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dimulai Februari 2022 lalu, tugas Pengantar Kerja akan bertambah dalam hal memberikan layanan informasi pasar kerja serta melakukan bimbingan jabatan dalam bentuk penilaian diri dan konseling karir. Melalui program ini para buruh akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan tenaga kerja untuk upskilling dan reskilling.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD NTB yang juga seorang Psikolog, H. Syamsul Buhari, S.PSI, M.Kes, menjelaskan bahwa sebanyak 87% mahasiswa Indonesia salah dalam memilih jurusan. Sebaiknya dalam pemilihan jurusan mempertimbangkan 3 aspek, antara lain: minat, bakat serta tren kebutuhan industri. 

“Kondisi lainnya adalah kualifikasi pencaker yang belum sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan/dibutuhkan oleh dunia usaha,” ungkap Syamsul.

Sejak pandemi tahun 2020-2021, banyak terjadi PHK di perusahaan-perusahaan. Namun demikian, sejak tahun 2022 beberapa perusahaan sudah mulai bangkit dan memulai usahanya lagi dengan merekrut tenaga kerja. Tetapi permasalahannya informasi tentang dunia kerja maupun informasi pasar kerja kurang menjangkau pencaker, terutama pencaker yang berasal dari daerah terpencil.

“Itu sebabnya potensi diri pencaker, seperti bakat, sikap, keterampilan dan pengetahuan harus terus diasah, sehingga dapat mengembangkan kemampuan/skill untuk dapat mengisi kesempatan kerja sesuai dengan persyaratan/jabatan yang ada,” imbaunya. 

Widyaiswara Prov. NTB Sri Wahyuni menjelaskan pentingya mendidik pencaker agar proaktif terhadap potensi diri dan tren dunia industri. Ia juga mengingatkan untuk jangan lupakan kaum difabel yang mampu melakukan beberapa keahlian dan memiliki produktivitas tinggi. 

“Itu sebabnya PJB ini dilaksanakan agar petugas pengantar kerja dan pejabat pengantar kerja dapat melaksanakan pelayanan bagi pencaker,” ujar Sri.

Ketua BKK SMKN 3 Mataram Abdul Kadir menyampaikan peran BKK sesuai dengan Pasal 1 (Ayat 16 dan 17) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 bahwa BKK adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.

Seperti yang disinggung sebelumnya, SMK merupakan penyalur angka penggangguran paling banyak. Padahal di siswa SMK kelas 3 harus mengikuti PKL atau magang sebagai salah catu cara untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama bersekolah ke dunia usaha. 

“Program pelatihan keterampilan dan lembaga pelatihan bagi lulusan SMK sudah mulai berlaku hingga informasi lowongan pekerjaan selalu disebarkan melalui media/mading sekolah,” ungkapnya.