Mataram – Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Bangsa Indonesia melalui penambahan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJAMSOSTEK (sebelumnya BPJS Ketanagekerjaan) tanpa menaikkan nilai premi. BPJAMSOSTEK telah menjalankan program perlindungan sosial tenaga kerja ini, dengan mengambil alih pertanggungan risiko dengan nilai pertanggungan sampai tak terhingga.

Pemprov NTB sekaligus menginisiasi Pergub atau kebijakan lain sebagai turunannya, agar masyarakat NTB mendapatkan manfaat perlindungan dimaksud.

Inisiasi ini disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui Asisten I Setda NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih usai membuka kegiatan Sosialisasi PP 82 dan Paritrana yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK NTB di Hotel Golden Palace, Senin, 9 Maret 2020.

Hadir dalam kesempatan ini, Deny Yusyulian, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa. Adventus Edison Souhuwat, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK  Cabang NTB. Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Ahyar, dan perwakilan kepala daerah dari kabupaten kota di NTB. serta stakeholders BPJAMSOSTEK NTB. Presiden Jokowi pada tanggal 2 Desember 2019 memberikan kado kepada Masyarakat Indonesia dengan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh BPJAMSOSTEK.

Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk oleh Negara dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja di seluruh Indonesia. Risiko kerja dan kematian yang berdampak kepada timbulnya kemiskinan baru karena celaka atau meninggalnya tulang punggung keluarga disadari dapat menjadi beban Pemerintah sehingga perlunya perlindungan jaminan sosial tanpa terkecuali demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan terbitnya ketentuan terbaru ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat terbaru antara lain dijelaskan Deny Yusyulian, pertanggungan biaya pengobatan sampai tak terhingga. Sebelumnya maksimal biaya pengobatan ditanggung Rp20 juta. Pemberian gaji hingga 12 bulan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, sesuai gaji yang diterima dari perusahaan tempatnya bekerja.

Beasiswa untuk dua orang anak, dari TK-Perguruan Tinggi sebesar Rp174 juta yang sebelumnya hanya Rp12 juta. Santunan Kematian untuk ahli waris menjadi Rp 42.000.000 (dari sebelumnya hanya Rp 24 juta). “Hanya dengan Rp16.800 sebulan perorang. Pemerintah kabupaten/kota dapat mendaftarkan pekerja non ASNnya untuk mendapatkan manfaat penuh. Nanti saya akan sampaikan kepada pak gubernur,” demikian Deny.

BPJAMSOTEK juga mensosialisasikan Paritrana Award, penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang aktif mengcover perlindungan bagi Non-ASN, pegawai honorer, pegawai tidak tetap, dan pekerja rentan. Perlindungan terhadap segmen di atas inline dengan visi misi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat. Penghargaan kepada kepala daerah akan diberikan pada tahun 2021 mendatang.

Sementara Asisten I Setda NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih mewakili pemerintah Provinsi NTB mengaku senang atas penghargaan yang diberikan pemerintah melalui BPJAMSOSTEK. Karena besarnya manfaat perlindungan sosial ini, ia berencana mengusulkan Pergub, atau setidaknya surat edaran untuk mendorong seluruh stakeholders mengambil manfaat ini. “Hanya Rp16.800 perorang perbulan. Tidak sampai satu bungkus rokok. Karena itu, nanti kita koordinasi sama Dinas Nakertrans, setidaknya ada edaran dari Pak Gubernur agar masyarakat dan pekerja di NTB mendapatkan manfaat ini. Jika semua terlindung BPJAMSOSTEK, kemiskinan karena kecelakaan kerja dapat ditekan,” ujarnya. Pemerintah daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota juga turut mendukung mensukseskan program Paritrana Award.