BPKP ingin Inovasi PePADU Plus jadi model Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH didampingi Tim Kerja Pengelola Program Inovasi PePaDu Plus Pemerintah Provinsi NTB, menerima kunjungan kerja dari Tim BPKP Pusat di ruang Rapat kerja Kadisnakertrans NTB di Jalan Majapahit Mataram, Selasa (10/9-2024).
Tujuan kunjungan Tim BPKP pusat tersebut adalah untuk mengkaji dan menggali lebih jauh praktek baik dari inovasi PePaDu Plus yg telah mendapat penghargaan Top Inovasi Terpuji Nasional dari KemenPAN & RB Tahun 2023.
BPKP Pusat ingin menjadikan Program Inovasi PePADU Plus sebagai model tata Kelola Pemerintahan yang baik di Indonesia, sehingga harapannya kedepan dapat dikembangkan dan direflikasi didaerah lain atau pada program yang sejenisnya.
Praktek baik ini telah berdampak positif terhadap pengurangan jumlah pengangguran, penurunan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Provinsi NTB.
Tim BPKP pusat mendalami praktek baik ini dari 4 aspek yaitu :
Pertama : Pengelolaan Program PePADU Plus meliputi : Latar belakang dan tujuan pelaksanaan Program PePADU Plus; Proses bisnis dan alur kerja Program PePADU Plus: Upaya Pemerintah Provinsi NTB dan stakeholders terkait lainnya dalam
memastikan Program PePADU Plus dapat berkelanjutan, berkembang dan
memberikan nilai tambah; Dampak Program PePADU Plus terhadap pengurangan jumlah pengangguran, penurunan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Provinsi NTB.
Kedua : Peran leadership dan strategi dalam mendukung Program PePADU Plus, meliputi : Peran leadership dalam membangun Program PePADU Plus; Faktor-faktor yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pencapaian tujuan program:
Kendala yang dihadapi dalam pengambilan keputusan strategis; Koordinasi dan komunikasi diselenggarakan secara lintas sektoral (antar OPD Provinsi NTB, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dunia usaha dan industri, dan pihak terkait lainnya).
Selanjutnya Tim BPKP juga akan menggelar FGD dengan stakeholder terkait serta berkunjung ke LPK, asosiasi perusahaan dan dunia industri sebagai pendukung utama keberhasilan inovasi PePaDu Plus.
Ketiga : Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern Program PePADU Plus, meliputi : Risiko dan isu permasalahan pelaksanaan Program PePADU Plus; Pengendalian yang dilakukan sebagai respon atas risiko/isu yang dihadapi; Fleksibilitas/adaptabilitas diterapkan dalam pengendalian serta Pengelolaan atas risiko yang bersifat lintas sektor oleh Pemerintah Provinsi
NTB.
Keempat : Lessons learned tata kelola Program PePADU Plus untuk diduplikasi pada tata program yang lainnya.