Bidang Hubungan Industrial & Jamsos
-
Seminar Nasional UUCK, Disnakertrans NTB ungkap Dinamika Perlindungan Pekerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus aktif mengambil peran penting dalam berbagai program dan kegiatan terkait perlindungan tenaga kerja. Dalam rangka mengawal ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariatUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok
Revisi PP 35 Tahun 2021 untuk meningkatkan perlindungan & kesejahteraan Para pekerja.
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar Dialog Hubungan Kerja Dalam Rangka Konsultasi Publik Rancangan Perubahan ... -
Program JKP butuh evaluasi, Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal perlu digesa.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Hotel Lombok Garden Mataram, Selasa ... -
Disnakertrans Ajak BPJS Kesehatan & BPJS Ketenegakerjaan edukasi bersama.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi S.Sos, M.H membuka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Kepatuhan ... -
Dialog Ketenagakerjaan untuk samakan persepsi penggunaan TKA, PKWT dan Alih Daya.
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen. PHI JSK) bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi ... -
Kadis Nakertrans: Untuk mensejahterakan pekerjanya, perusahaan wajib menerapkan “SUSU”
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemnaker RI bekerja sama dengan Disnakertrans NTB menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Penyusunan Struktur dan Skala Upah ((SUSU) ... -
Komunikasi & Keterbukaan menjadi Kunci Terciptanya hubungan industrial harmonis
Hubungan industrial yang harmonis dapat mendukung suasana kerja yang kondusif di mana semua pihak bekerja bersama-sama membangun kemitraan yang produktif. Pihak-pihak tersebut adalah pemberi ... -
Selain upah Minimum, Perusahaan juga wajib menerapkan Skala upah yang Produktif & Adil.
Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H membuka dan menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal ... -
UMP NTB 2024 sebesar Rp 2.444.067,- naik 3.06%, atau Rp.72.660 dari UMP 2023
Dewan pengupahan Provinsi NTB mengadakan Sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan usulan penetapan UMP 2024 di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, ... -
Dewan Pengupahan Provinsi NTB adakan Pra Sidang untuk Musyawarahkan UMP 2024.
Dewan pengupahan Provinsi NTB mengadakan sosialisasi Peraturan baru yaitu Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sekaligus Pra Sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan ...