Bidang Hubungan Industrial & Jamsos
-
Dewan Pengupahan Provinsi NTB sepakati kenaikan UMP 2025 sebesar Rp.158.864
Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sidang di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB pada Jumat (6/12/2024). Sidang tersebut ... -
Disnaker ajak Perusahaan & Serikat Pekerja lakukan evaluasi hubungan industrial di NTB
Sebagai wujud nyata untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB bekerja sama dengan Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan ... -
Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan masih jadi ” PR” besar kita.
Pemerintah Provinsi NTB melalui Disnakertrans Provinsi NTB menyampaikan akan terus memperkuat komitmen dalam perlindungan sosial bagi pekerja melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Hal ... -
PP & PKB Harus Mampu menjawab kebutuhan industri di era globalisasi.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan meminimalisir potensi permasalahan ketenagakerjaan dalam penyusunan materi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Dinas Tenaga Kerja dan ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariat
Perusahaan konstruksi wajib daftarkan proyek & pekerjanya program JKK & JKM
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., membuka kegiatan Sosialisasi Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariat
Kadisnakertrans minta mediator & pengantar kerja responsif atasi masalah Pekerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., hadir menjadi pembicara pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pelayanan ... -
Disnakertrans : Ciptakan kesetaraan & dialog, kunci keberhasilan mediasi
Dalam rangka memperkuat hubungan industrial yang harmonis serta mendorong investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, ... -
Disnakertrans NTB Ajak Stakeholder Terkait berinovasi tingkatkan Perlindungan Pekerja.
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk perlindungan sosial pekerja rentan/petani/buruh tani tembakau di Provinsi NTB, Disnakertrans NTB ... -
Seminar Nasional UUCK, Disnakertrans NTB ungkap Dinamika Perlindungan Pekerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus aktif mengambil peran penting dalam berbagai program dan kegiatan terkait perlindungan tenaga kerja. Dalam rangka mengawal ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariatUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok
Revisi PP 35 Tahun 2021 untuk meningkatkan perlindungan & kesejahteraan Para pekerja.
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar Dialog Hubungan Kerja Dalam Rangka Konsultasi Publik Rancangan Perubahan ...
