Bidang Hubungan Industrial & Jamsos
-
Gubernur NTB Tetapkan UMP 2026 Sebesar Rp2,67 Juta, Pengawasan Jadi Fokus Utama
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2026 sebesar Rp2.673.861. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan ... -
Dewan Pengupahan Provinsi NTB Sampaikan Rekomendasi UMP 2026 kepada Gubernur
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dewan Pengupahan Provinsi NTB telah menyelesaikan tahapan sidang penetapan rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) ... -
Disnakertrans NTB Perkuat Sinkronisasi Data Jamsostek Pekerja Rentan melalui DBHCHT 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan validasi data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ... -
Disnakertrans NTB Dorong Dialog Tripartit untuk Antisipasi Konflik Ketenagakerjaan dan Penguatan Iklim Investasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menegaskan komitmen menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui dialog terbuka antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. ... -
Disnakertrans NTB Tegaskan Penguatan LKS Bipartit untuk Stabilitas Hubungan Industrial
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., membuka Dialog Penguatan Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan ... -
Disnakertrans NTB Sosialisasikan PP Nomor 6 Tahun 2025, Tegaskan Penguatan Perlindungan Pekerja dan Stabilitas Hubungan Industrial
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi PP Nomor 6 Tahun 2025 bagi pekerja ... -
Dewan Pengupahan NTB Bahas Persiapan Penetapan UMP 2026
Mataram — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi NTB dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi terkait persiapan ... -
Disnakertrans NTB Gelar Pembinaan Hubungan Industrial: Wujudkan Sinergi Harmonis antara Pengusaha dan Pekerja
Dalam upaya memperkuat terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menggelar kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Sarana ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang KetransmigrasianBidang Pelatihan & Produktivitas Tenaga KerjaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariat
Disnakertrans NTB Finalisasi Rancangan Pergub tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan
Sebagai langkah memperkuat tata kelola data ketenagakerjaan yang terintegrasi dan transparan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan, ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo Ketenagakerjaan
Disnakertrans NTB Dukung Penguatan Pemahaman Pola Hubungan Kerja Baru Pasca Putusan MK
Mataram, 31 Oktober 2025 — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mendukung penuh upaya Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam memperkuat pemahaman dan penyamaan persepsi ...
