Bidang Hubungan Industrial & Jamsos
-
May Day 2026 NTB: Gubernur Tegaskan Perda Partisipatif, Pengawasan Kuat dan Perlindungan PMI sampai Keluarganya
Hari Buruh Internasional (May Day) menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan benar-benar berpijak pada kebutuhan pekerja. Di Nusa Tenggara Barat, komitmen itu ditunjukkan ... -
Disnakertrans NTB Finalisasi Peringatan May Day 2026, Kadis Tekankan Dialog Substantif dan Kondusivitas Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mematangkan konsep pelaksanaan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026 melalui Rapat Finalisasi yang digelar di ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang KetransmigrasianBidang Pelatihan & Produktivitas Tenaga KerjaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariatUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. LombokUPTD BLK NTB
Rapim Disnakertrans NTB, Akselerasi capaian program kerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., membuka rapat internal bersama seluruh kepala bidang, kepala balai UPTD, ... -
Disnakertrans NTB Dorong Perlindungan Pekerja Informal, dari PRT hingga Cleaning Service Sekolah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja di sektor informal. Hal tersebut disampaikan Kepala ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariat
Disnakertrans Konsolidasikan 38 LPK, Siapkan CPMI Terobos Peluang Kerja ke Jepang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Peluang Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Jepang dari lulusan Lembaga Pelatihan Kerja ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariat
Disnakertrans NTB Dorong Perluasan Kepesertaan JKN hingga Pekerja Informal dan Rumah Tangga
Masih banyak pekerja nonformal seperti pembantu rumah tangga, sopir pribadi, hingga tukang kebun yang bekerja dengan risiko tinggi namun belum sepenuhnya terlindungi jaminan kesehatan. ... -
Gubernur NTB Tetapkan UMP 2026 Sebesar Rp2,67 Juta, Pengawasan Jadi Fokus Utama
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2026 sebesar Rp2.673.861. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan ... -
Dewan Pengupahan Provinsi NTB Sampaikan Rekomendasi UMP 2026 kepada Gubernur
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dewan Pengupahan Provinsi NTB telah menyelesaikan tahapan sidang penetapan rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) ... -
Disnakertrans NTB Perkuat Sinkronisasi Data Jamsostek Pekerja Rentan melalui DBHCHT 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan validasi data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ... -
Disnakertrans NTB Dorong Dialog Tripartit untuk Antisipasi Konflik Ketenagakerjaan dan Penguatan Iklim Investasi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menegaskan komitmen menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui dialog terbuka antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. ...
