Bidang Hubungan Industrial & Jamsos
-
Menaker Ida Resmikan Peluncuran Layanan online e-PP dan e-PKB
Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah resmi meluncurkan layanan pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau E-PP dan ... -
DISEPAKATI BERSAMA, UMP NTB 2021 TIDAK MENGALAMI KENAIKAN
Mataram – Dewan Pengupahan Provinsi NTB akhirnya menetapkan Upah Minimum (UMP) untuk Tahun 2021. Berdasarkan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal ... -
Zoom Metting : Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Waktu Kerja Waktu Istirahat Serta Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur
Mataram_Sehubungan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) antara DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR kemarin. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ... -
BeritaBerita Unit KerjaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pelatihan & Produktivitas Tenaga KerjaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo Ketenagakerjaan
Kumpulkan Kadisnasker, Menaker Ida Sosialisasikan RUU Cipta Kerja
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada para kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi ... -
Kemnaker Kukuhkan Pengurus Asosiasi Mediator Hubungan Industrial
Bogor – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) hasil Musyawarah Nasional (Munas) Mediator Hubungan Industrial (MHI) ... -
Menaker Ida: Penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Tahap V Sebanyak 618.588 Orang
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa proses penyerahan data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah kepada pekerja/buruh telah mencapai tahap terakhir, yakni batch ... -
Kemnaker Perkuat Peranan Mediator Hubungan Industrial Di Masa Pandemi Covid-19
Bogor – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19, banyak persoalan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang membutuhkan kehadiran ... -
BeritaBerita Unit KerjaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. LombokUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa
Perbedaan UU Ketenagakerjaan dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. RUU Cipta Kerja yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian ... -
BeritaBerita Unit KerjaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo Ketenagakerjaan
RAPAT KOORDINASI BERSAMA TMP2T KEPADA PERUSAHAAN/BADAN USAHA
Mataram_Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang NTB bersinergi ... -
Perhitungan Waktu Kerja Lembur
Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing mengenai lembur, termasuk waktu dan perhitungan upah lembur. Namun, banyak diantara karyawan yang masih belum mengetahui secara detail mengenai ...
