Bidang Hubungan Industrial & Jamsos
-
Dari FGD UU Cipta Kerja : “Dibutuhkan UU yang menghadirkan keadilan bagi pekerja dan pengusaha”.
Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI ... -
DBCHT Tak Hanya untuk Pelatihan & usaha ekonomi, Tapi Juga Asuransi bagi Petani.
Dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur NTB No 51 Tahun 2020 tentang ... -
Sekda NTB Serahkan Rp310 Juta Santunan BPJamsostek pada Ahli Waris Pegawai Non ASN BPSDM NTB
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menyerahkan secara simbolis santunan dari BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek kepada ahli waris almarhum Wahyu ... -
Pemprov NTB Programkan JKK dan JKM untuk 10 ribu Petani & buruh tani tembakau.
Kesejahteraan petani dan buruh tani tembakau menjadi perhatian besar dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena itu, melalui anggaran DBHCHT tahun 2022 ini Gubernur ... -
Disnakertrans NTB Ajak Perusahaan Sisihkan sebagian CSR- nya Untuk Pekerja Rentan.
Dalam rangka menunaikan sebagian dari kewajiban perusahaaan, pemerintah secara nasional sudah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi perlindungan sosial bagi pekerja ... -
Menaker Ida Resmikan Peluncuran Layanan online e-PP dan e-PKB
Bekasi – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah resmi meluncurkan layanan pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) secara daring atau E-PP dan ... -
DISEPAKATI BERSAMA, UMP NTB 2021 TIDAK MENGALAMI KENAIKAN
Mataram – Dewan Pengupahan Provinsi NTB akhirnya menetapkan Upah Minimum (UMP) untuk Tahun 2021. Berdasarkan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal ... -
Zoom Metting : Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Waktu Kerja Waktu Istirahat Serta Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur
Mataram_Sehubungan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) antara DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR kemarin. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ... -
BeritaBerita Unit KerjaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pelatihan & Produktivitas Tenaga KerjaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo Ketenagakerjaan
Kumpulkan Kadisnasker, Menaker Ida Sosialisasikan RUU Cipta Kerja
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada para kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi ... -
Kemnaker Kukuhkan Pengurus Asosiasi Mediator Hubungan Industrial
Bogor – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) hasil Musyawarah Nasional (Munas) Mediator Hubungan Industrial (MHI) ...
