Mataram_ Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, mengantarkan langsung 28 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) hasil pencegahan pemberangkatan secara ilegal di beberapa lokasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa 30 Maret 2021.

Tiba di Bandara Internasional Lombok Praya, rombongan Calon PMI bersama Kepala BP2MI disambut oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Seluruh Calon PMI tersebut rencananya akan diberangkatkan ke negara-negara di Timur Tengah dan kebanyakan dijanjikan bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

“Hari ini saya secara resmi telah menyerahkan 28 Anak Bangsa kepada Gubernur NTB, yang nantinya secara simbolik akan diserahkan kepada Bupati/Walikota masing-masing yang hadir dalam Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU No. 18/2017 yang mengundang Gubernur NTB & Bupati/Walikota Se-NTB di Aula Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB,” jelas Kepala BP2MI.

Benny mengatakan, pencegahan pemberangkatan PMI ilegal adalah tanggung jawab negara, tidak hanya BP2MI, tetapi juga lintas Kementerian dan Lembaga.

Tindakan ini dilakukan oleh sindikat, oknum-oknum aparatur yang saya sebut sebagai pengkhianat Merah-Putih. Negara sedang serius memerangi sindikat penempatan ilegal PMI ini, selain karena tidak sejalan dengan hukum negara kita, PMI yang berangkat secara ilegal juga memiliki risiko mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, dan resiko-resiko lainnya,” ungkap Benny.

Adapun rincian dari ke-28 Calon PMI tersebut adalah 4 Calon PMI perempuan pencegahan di daerah Kalibata, Jakarta Selatan; 20 Calon PMI perempuan pencegahan di Duren Sawit, Jakarta Timur dan Apartemen Bassura; 1 Calon PMI laki-laki korban penipuan pemberangkatan ke Saudi Arabia, terlantar di daerah Bekasi yang dijemput oleh Pos BP2MI Bekasi; serta 3 Calon PMI perempuan pencegahan di Bekasi.

Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara yang mesti dilayani, sebab mereka telah berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Penanganannya pun harus menjadi kerja bersama. Kolaboratif, Bukan hanya pemerintah pusat semata, tapi juga melibatkan peran pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.

Jangan sampai para PMI mengalami kesulitan, sebab kurang mendapat pelindungan dan fasilitas, lantas terjebak ke dalam perangkap calo dari sindikat penempatan yang akan menyengsarakan mereka. Tegas Benny Rhamdani, saat memberi sambutan pada pembukaan sosialisasi UU no.18 tahun 2017 di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Acara yang dihadiri wakil gubernur, Sitti Rohmi Djalilah tersebut, juga diisi penyerahan 28 Calon PMI asal NTB yang dipulangkan setelah diselamatkan BP2MI dari jerat sindikat penempatan ilegal pada sejumlah inspeksi mendadak sepanjang Maret 2021 di Jakarta serta Bekasi, termasuk pemberian bantuan kepada para Calon PMI itu agar semangat, meski gagal pergi bekerja ke luar negeri.

Disampaikan oleh Kepala BP2MI bahwa sejak Januari 2020 hingga hari ini, BP2MI sudah menangani kepulangan PMI ke kampung halaman masing-masing sebanyak sekitar 749.000, juga sebanyak 630 PMI sakit maupun jenazah yang rata-rata menjadi korban penempatan PMI ilegal.