Mataram, 23 Juli 2025 – Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Rabu (23/07/2025).

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dan diikuti oleh unsur pimpinan daerah, OPD provinsi, serta perwakilan kabupaten/kota se-NTB. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa kemiskinan merupakan pangkal dari banyak persoalan sosial, dan dibutuhkan koordinasi yang kuat agar berbagai program berjalan efektif. Ia menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, meskipun telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang juga menjabat Ketua TKPK dan TPPS, menyampaikan capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 2,64 persen menjadi 2,04 persen per Maret 2024. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan program yang akurat, penguatan peran pemerintah desa, serta kader posyandu dalam menurunkan angka stunting di NTB.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Disnakertrans NTB, untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi dua persoalan besar daerah: kemiskinan dan stunting. Fokus utama rakor ini adalah mendorong implementasi program terpadu “Desa Berdaya” yang melibatkan peran aktif berbagai OPD, termasuk dalam hal pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja di desa-desa.

Disnakertrans NTB, sebagai bagian dari TKPK Provinsi, memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan kemiskinan ekstrem.

“Program penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya berbicara soal bantuan. Kita harus hadir dengan program-program yang memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, seperti pelatihan kerja, pemagangan hingga perlindungan sosial ketenagakerjaan” ujar Baiq Nelly usai kegiatan.

Kehadiran Disnakertrans NTB dalam forum ini menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi bersama perangkat daerah lainnya dalam rangka mewujudkan NTB sebagai daerah yang lebih sejahtera dan berdaya.