Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd, membuka kegiatan Dialog Serikat Pekerja Pengusaha dan Pemerintah Mendorong Upah Layak Menuju Hubungan Kerja yang Harmonis, Seimbang dan Berkeadilan yang diselenggarakan oleh KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dalam rangka memperingati Hari Buruh di Aula Disnakertrans NTB, Kamis (21/05/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Polda NTB, APINDO NTB, BPJS Ketenagakerjaan, unsur serikat pekerja KSPSI, perwakilan pengusaha, dan jajaran bidang Hubungan Industrial Disnakertrans NTB, serta berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan lainnya.

Dalam sambutannya, Aidy menyampaikan salam dan perhatian Gubernur NTB terhadap penguatan sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam menciptakan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan dunia usaha. “Pemerintah terus berupaya mengatensi berbagai agenda dan kegiatan terkait pembangunan ketenagakerjaan agar kualitas tenaga kerja kita semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Aidy.

Ia mengatakan, komunikasi dan kolaborasi antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah harus terus diperkuat agar berbagai persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan secara konstruktif dan berkeadilan. “Pikiran-pikiran konstruktif dari serikat pekerja harus terus dikawal menjadi masukan bagi pemerintah. Bukan hanya kritik, tetapi juga gagasan yang membantu pembangunan ketenagakerjaan lebih baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aidy juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah serius mengawal program pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Menurutnya, sektor ketenagakerjaan harus menjadi bagian penting dalam mendukung lahirnya desa-desa berdaya dan produktif.
“Mulai tahun 2026 ini pemerintah serius mengawal program desa berdaya. Kita ingin masyarakat desa memiliki ruang kerja dan peluang usaha yang nyata sehingga ketahanan ekonomi masyarakat semakin kuat,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus agar tetap mendapatkan kesempatan bekerja dan ruang produktivitas yang layak. “Semua orang harus diberikan kesempatan untuk bekerja sesuai kemampuan dan potensinya. Pemerintah ingin memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan ketenagakerjaan,” katanya.

Menurutnya, forum dialog tripartit seperti ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama demi kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Saya berharap forum ini menghasilkan rekomendasi yang jelas dan konstruktif. Organisasi boleh berbeda pandangan, tetapi tujuan kita sama, yaitu menciptakan hubungan industrial yang sehat dan kesejahteraan pekerja yang lebih baik,” tutup Aidy.