Mataram, 2 April 2026 – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi program pinjaman lunak KUR PMI dan peserta magang pada Kamis (2/4) di Aula Disnakertrans NTB. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur NTB dalam merumuskan skema pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lebih mudah, terjangkau, dan terstruktur.

Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa program KUR PMI menjadi kebutuhan strategis daerah di tengah tingginya biaya penempatan ke luar negeri. “Program KUR PMI ini sangat penting karena biaya penempatan masih menjadi hambatan utama bagi calon PMI. Kita ingin menghadirkan akses pembiayaan yang mudah, murah, dan terjangkau,” ucap Aidy.

Ia menambahkan, skema ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan bagi calon PMI sekaligus menekan praktik pembiayaan ilegal. “Melalui KUR PMI, kita tidak hanya bicara pembiayaan, tetapi juga perlindungan. Harapannya, calon PMI tidak lagi terjerat skema pembiayaan yang tidak resmi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aidy menekankan pentingnya integrasi program dengan penguatan literasi keuangan dan kewirausahaan bagi PMI, khususnya setelah kembali ke daerah asal. “Salah satu penyebab kemiskinan ekstrem adalah lemahnya pengelolaan keuangan pasca bekerja di luar negeri. Karena itu, program ini harus terintegrasi dengan literasi keuangan dan kewirausahaan,” jelasnya.

Dari sisi teknis, skema KUR PMI yang dibahas mencakup plafon pembiayaan hingga Rp100 juta dengan jangka waktu maksimal tiga tahun dan margin sekitar 6 persen efektif. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk kebutuhan penempatan seperti pelatihan, sertifikasi, transportasi, hingga dokumen keberangkatan, dengan mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai kemampuan penerima.

Sejumlah stakeholder seperti perbankan, OJK, Bappeda, BP3MI, serta asosiasi penempatan PMI turut memberikan masukan, mulai dari prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko, hingga transparansi biaya penempatan. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci agar implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Disnakertrans NTB bersama stakeholder akan membentuk tim kerja kecil untuk memfinalkan skema teknis penyaluran, mekanisme perlindungan, serta pendampingan PMI. Rapat lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat guna mempercepat implementasi program dan memastikan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat NTB.