Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat mewujudkan visi Gubernur mencetak tenaga kerja yang terampil dan tangkas. Langkah nyata ini ditunjukkan lewat kolaborasi strategis Disnakertrans Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah dalam menghadirkan skema pembiayaan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu ke hilir. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., di Ruang Rapat Bank NTB Syariah, Kamis (18/06/2026).

Dalam pemaparannya, Aidy menyoroti dinamika 4,25 juta jiwa usia produktif di NTB, di mana tingginya angka pekerja paruh waktu memicu ketidakstabilan ekonomi dan mendorong mereka bekerja ke luar negeri. Sayangnya, fenomena purna PMI (PASKAR) selama ini kurang terkelola, sehingga banyak yang pulang tanpa membawa aset produktif.

“Banyak kasus PMI kita pulang lalu kehabisan uang karena manajemen yang konsumtif, lalu terpaksa berangkat lagi. Siklus ini harus diputus! Sesuai instruksi Pak Gubernur, kami mengawal perlindungan dari pra-keberangkatan, masa bekerja, hingga pulang. Kita ingin mereka pulang membawa modal usaha atau rumah, bukan kembali miskin,” tegas Aidy.

Untuk menekan angka PMI non-prosedural, Pemprov NTB menggandeng Bank NTB Syariah (yang berkolaborasi dengan MyBank) guna mematangkan integrasi sistem digitalisasi online agar seluruh pembiayaan resmi terlacak aman.
Salah satu terobosan utamanya adalah literasi keuangan berupa manajemen pendapatan bijak.

Aidy mencontohkan simulasi alokasi pendapatan unit PMI: 30% untuk biaya hidup, 40% dikirim ke keluarga, dan sisa 30% dititipkan di Bank NTB Syariah melalui kontrak perjanjian. Akumulasi tabungan inilah yang nantinya digunakan untuk membangun rumah atau tempat usaha di desa asal, mencegah uang habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemprov NTB juga berencana mendirikan Lembaga Sekolah Integrasi Pekerja Migran berasrama di akhir tahun 2026 untuk mengasuh anak-anak PMI yang ditinggal bekerja. Selain itu, program sertifikasi bagi siswa SMK kelas 3 disiapkan agar mereka langsung terserap ke dunia kerja tanpa birokrasi berbelit.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung program ini melalui kesiapan produk dan anggaran. “Ini adalah kewajiban kami mendukung Pemerintah Daerah untuk memperlancar proses penempatan serta mendorong kemandirian ekonomi purna PMI dan keluarganya,” pungkas Agus.