Pemerintah Provinsi NTB terus bergerak cepat menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan yang kerap membayangi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Sebagai tindak lanjut dari forum investasi dan pelayanan ketenagakerjaan kunjungan kerja Gubernur sebelumnya, delegasi Pemprov NTB kembali menggelar pertemuan khusus di kantor Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Jumat (24/7/2026).

Pertemuan ini berfokus mematangkan pelayanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Calon PMI (CPMI) maupun PMI NTB yang sedang bekerja di Malaysia, sekaligus memfasilitasi kemudahan kepemilikan aset masa depan bagi para pahlawan devisa.

Rangkaian pertemuan maraton tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Aidy Furqan, didampingi Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Nazaruddin, Kepala BP3MI NTB Kadir, serta Ketua APJATI NTB.

Delegasi Pemprov NTB secara intensif berdialog dengan jajaran pengusaha industri dan penempatan tenaga kerja di Malaysia, di antaranya pimpinan SD Guthrie / Sime Darby Plantation (Badrul) dan FELDA Plantation Malaysia (Sahir), serta jajaran diplomatik KBRI Kuala Lumpur yang diwakili Konselor Ahmad Baehaqie.

Dalam penyampaiannya, Kadisnakertrans NTB Aidy Furqan menegaskan bahwa kehadiran timnya di Malaysia merupakan perintah dan arahan langsung dari Gubernur NTB sebagai langkah konkret mengentaskan angka kemiskinan daerah.

“Kami hadir bersama tim bermaksud menindaklanjuti arahan dan perintah dari Pak Gubernur pada pertemuan awal Juni yang lalu. Gubernur kami punya visi besar untuk mengentaskan kemiskinan, karena salah satu penyumbang angka kemiskinan di NTB berasal dari keluarga migran. NTB ini berada di urutan keempat nasional pengirim PMI terbanyak, dan lebih dari 70% pekerja kita ada di Malaysia,” ujar Aidy Furqan di hadapan manajemen SD Guthrie.

Aidy menjelaskan bahwa untuk perusahaan besar seperti SD Guthrie maupun FELDA yang telah menerapkan kebijakan zero cost (tanpa biaya penempatan), pemerintah daerah sama sekali tidak berniat mengintervensi regulasi internal perusahaan. Fokus utama Pemprov NTB saat ini adalah memperkuat skema pelayanan KUR serta perlindungan finansial agar PMI dan keluarganya di Lombok maupun daerah asal lainnya dapat mengelola pendapatan secara optimal.

Salah satu persoalan krusial yang kerap dihadapi PMI adalah ketidakmampuan mengelola keuangan selama masa kerja 5 hingga 10 tahun di luar negeri, sehingga saat masa kontrak berakhir, pekerja sering kali kembali ke daerah tanpa memiliki aset produktif.

“Ketika mereka selesai kontrak 5 atau 10 tahun di sini, banyak kasus keluarga di Lombok tidak bisa mengelola uangnya, dan di sini pun PMI tidak bisa menabung. Pak Gubernur ingin agar ada wujud nyatanya saat mereka pulang — bisa berwujud tanah, berwujud rumah, atau usaha yang dibackup oleh Bank NTB Syariah,” tegas Kadisnakertrans NTB.

Melalui skema kolaborasi pelayanan KUR dan pembiayaan Syariah ini, Pemprov NTB bersiap mengalokasikan bantuan subsidi guna meringankan beban bunga/margin dari Bank NTB Syariah bagi para PMI yang ingin berinvestasi tanah, rumah, maupun modal usaha.

“Pengalaman menunjukkan sebagian dari teman-teman PMI ini banyak meminjam di luar bank (rentenir) dengan pengembalian berlipat-lipat yang sangat mempersulit mereka. Hal inilah yang coba kita minimalisir. Kami hadir untuk mempermudah masyarakat kami, agar ada perubahan ekonomi yang riil dan berkelanjutan pada masa mereka bekerja di sini,” tambah Aidy Furqan.

Dalam sesi diskusi teknis, pihak SD Guthrie yang diwakili Badrul mengapresiasi perhatian dan iktikad baik Pemprov NTB terhadap kesejahteraan para pekerja. Pihak SD Guthrie bersama tim HR, Industrial Relation, serta tim RSPO & Compliance mendiskusikan mekanisme harmonisasi aturan perbankan, perlindungan data, serta kepatuhan compliance perusahaan agar skema pelayanan KUR dan pendampingan ini dapat berjalan legal dan aman bagi kedua belah pihak.

Sinergi antara Pemprov NTB, BP3MI, Bank NTB Syariah, KBRI Kuala Lumpur, dan para mitra industri/pengusaha di Malaysia ini diharapkan menjadi pioneer (terobosan baru) perlindungan PMI secara holistik — tidak hanya melindungi saat bekerja, tetapi juga menjamin kesejahteraan masa depan keluarga PMI di tanah air.