Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
    • Dokumen
      • Perencanaan
      • Laporan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

logo

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
        • Kalender Kegiatan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
        • Permohonan Informasi Publik
        • Sengketa Informasi
        • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
        • Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
    • Dokumen
      • Perencanaan
        • Shortcut Perencanaan
        • RPJMD 2019-2023
        • Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans
        • Rencana Kerja Tahunan (Renja)
        • Indikator Kinerja Utama (IKU)
        • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • Lakip
        • DPA/ DPPA
        • SKP
      • Laporan
        • Laporan Keuangan
        • Laporan Tahunan PPID
        • Laporan Tahunan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
        • Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
        • Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
        • Daftar Pejabat
        • E-LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Tak Cukup Hanya SOP, Disnakertrans NTB Minta K3 Jadi Kebiasaan Kerja

  • Disnakertrans NTB Perkuat Transformasi Skill Center dan Skema Zero Cost PMI

  • PT Sumbawa Timur Mining Tutup Rangkaian Bulan K3 Nasional 2026,Disnakertrans NTB Berikan Apresiasi

  • Disnakertrans NTB Akselerasi Transformasi BLK Menjadi BLUD Skill Center

  • K3 Bukan Sekadar APD (Alat Pengaman Diri), Kesehatan Psikologis Ikut Menentukan Kinerja

BeritaInfo KetenagakerjaanSekretariat
Home›Berita›Disnakertrans ingatkan HHRMA ekspektasi wisatawan terus berkembang.

Disnakertrans ingatkan HHRMA ekspektasi wisatawan terus berkembang.

By ppid user
30 Agustus, 2024
477
0

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Aryadi saat memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Pengurus Asosiasi Manajemen Sumberdaya Insani Hotel (AMSIH) atau Hotel Human Resources Management Association (HHRMA) untuk periode 2024-2027 yang berlangsung di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (29/08/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota sepulau Lombok, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, serta Ketua Asosiasi terkait. AMSIH-HHRMA yang terbentuk sejak 2016 ini merupakan perkumpulan HR dan Manager di sektor perhotelan dan restoran.

Pada sambutannya, Aryadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus AMSIH/HHRMA khususnya Ketua yang lama, Pak Baharuddin, atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dan berharap pengurus baru, ketua periode tahun 2024-2027 Ali Usman, dapat membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan.

Aryadi menyampaikan bahwa perkembangan sektor pariwisata di NTB, khususnya pasca gempa tahun 2018 dan pandemi COVID-19, memberikan tantangan baru bagi industri pariwisata dan seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa SDM di sektor ini siap menghadapi dinamika dan tuntutan pasar global.

Seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19, aktivitas pariwisata NTB menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang terus meningkat.

“Kita berharap sektor pariwisata dan industri turunannya dapat terus hidup dan berkembang. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk terus berperan dan melengkapi instrumen-instrumen atau sektor pendukung yang diperlukan, khususnya di sektor sumber daya manusia,” ujar Aryadi.

Lebih lanjut, Aryadi menekankan bahwa perubahan ekspektasi wisatawan, terutama dalam hal pengalaman dan pelayanan, menuntut adanya penyesuaian dalam penyiapan SDM. Ia mencontohkan tren wisata yang semakin mengarah pada pengalaman otentik dan alami, di mana wisatawan lebih memilih akomodasi yang sederhana namun memiliki nilai budaya dan tradisional yang kuat.

“Orang kembali ingin ke alam. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, terutama pengurus asosiasi yang baru. Penyiapan SDM harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pasar yang terus berkembang,” tambahnya

Berdasarkan BPS NTB Tahun 2023 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berdasarkan pendidikan ada di SMK, sebesar 8,24 persen.

“Kalau ini tidak diatasi dengan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan DuDi, maka angka pengangguran akan terus meningkat dan ini akan menjadi musibah di NTB,” paparnya.

Disnakertrans terus meningkatkan kerja sama dan pembinaan bursa kerja khusus (BKK) di SMK dan Universitas sehingga kompetensi lulusannya sesuai dengan kebutuhan jabatan di perusahaan. Bahkan beberapa minggu lalu, Disnakertrans NTB sudah kerjasama dengan penandatanganan MoU Pembangunan dan Pengembangan SDM dengan Universitas Mataram.

Menurutnya tanpa adanya kolaborasi link and match dengan DuDi, maka sebaik apapun hasil lulusan, jika tidak sesuai dengan kebutuhan DuDi, maka tidak akan bisa terserap ke dunia kerja. Sehingga Ia menghimbau agar lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan vokasi bisa menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan yang ada di perusahaan.

“Ini merupakan salah satu strategi kami untuk menurunkan angka pengangguran terbuka. Dulu, kegiatan seperti ini hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan stakeholder terkait. Namun, sejak 2021, kami meluncurkan program PePadu Plus untuk mempersiapkan tenaga kerja. Program ini mengharuskan pemerintah untuk menggandeng seluruh stakeholder terkait, baik itu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Balai Latihan Kerja (BLK), serta DuDi, karena mereka yang paling memahami kebutuhan di lapangan,” jelas Aryadi.

Aryadi juga mengimbau bahwa idealnya pelatihan kerja harus melibatkan instruktur profesional dari DuDi. Siswa tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktek di dunia industri, sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri. Jika tidak terserap, mereka akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.

“BLK dan LPK memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di NTB. Mereka harus terus berinovasi dalam menciptakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Aryadi juga mengingatkan bahwa partisipasi dunia usaha sangat penting dalam mendukung program pelatihan vokasi. Selain Perpres Nomor 68, ada juga Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Perpres ini mewajibkan pemberi kerja atau perusahaan untuk memberikan informasi pekerjaan melalui satu sistem kepada pemerintah.

“DuDi juga harus memberikan input terkait kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di industri. Input ini akan membantu lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menciptakan program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” jelas Aryadi.

Ia juga menekankan bahwa etos kerja dan disiplin harus menjadi bagian integral dari proses pelatihan, mengingat tuntutan industri pariwisata yang semakin kompetitif.

“Etos kerja yang tinggi dan disiplin adalah kunci sukses dalam industri pariwisata. Jika kita tidak mampu menampilkan daya tarik dengan pelayanan yang baik, maka pariwisata kita tidak akan maju,” jelasnya.

Ketua AMSIH-HHRMA periode 2021-2024, Baharudin dari Hotel Holiday Resort mengatakan HHRMA NTB sudah berdiri sejak 2016, tapi mulai bergerak dan mengadakan kegiatan di tahun 2021 karena sudah memiliki anggaran. HHRMA sendiri bernaung di Dewan Pamong Pusat di Jakarta.

“Kegiatan yang pernah dilakukan, seperti gathering, kunjungan ke panti asuhan hingga mengadakan pelatihan beberapa kali yang di sponsori oleh BPVP Lombok Timur,” ungkapnya.

Pihaknya pun mengelar Pensertifikasian tersebut dengan bekerjasama dengan Lembaga Setifikasi bidang profesi dari Surabaya. Sehingga pihaknya mengandengan Kemenparekraf dan Dinas Ketenagakerjaan NTB untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebab Setifikasi bidang itu dinilainya penting untuk menjamin mutu dari pekerja pariwisata di NTB. Sehingga akan berdampak pada kualitas perkembangan pariwisata di daerah.

Baharudin juga mengungkapkan harapannya agar AMSIH HHRMA dapat terus berkembang dan mendapatkan dukungan dari dinas terkait untuk menghadapi berbagai tantangan.

Sementara itu Ketua BARU AMSIH-HHRMA Periode 2024-2027, Ali Usman Dari Sheraton Hotel, berharap di bawah kepemimpinannya, AMSIH HHRMA dapat terus memberikan kontribusi positif dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya di sektor perhotelan.

Ali Usman juga mengajak seluruh anggota asosiasi untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata NTB.

        

Lowongan Kerja

  • BeritaInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : Aston Hotel Mataram (Deadline 15 September 2020)

  • Info Lowongan Kerja

    [JOBFAIR] Mataram Mall | 20-21 Mei 2015

  • BeritaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Informasi Lowongan Kerja Bulan Mei 2017 Wilayah NTB (update 28 Mei 2017)

  • BeritaInfo Lowongan KerjaSekretariat

    JOB FAIR Disnakertrans Prov. NTB bersama Universitas Muhammadiyah Mataram

  • BeritaBerita Unit KerjaBidang Hubungan Industrial & JamsosInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Update Info : Pengumuman Proses Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial

  • Info Lowongan Kerja

    Job Fair | 11-12 Nov.2014

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB