Disnakertrans NTB Ajak Perusahaan Jadi Contoh Penerapan Eco Office & Sanitasi

Pemerintah Provinsi NTB melalui Disnakertrans Provinsi NTB bersama Perwakilan UNICEF di Indonesia memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan WASH4WORK dari unsur perusahaan yang diselenggarakan di hotel Aston Mataram, Kamis (24/08/2023). Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari unsur perusahaan dan instansi pemerintah terkait.
Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi saat membuka kegiatan ini mengajak perusahaan bisa menjadi contoh dalam penerapan eco office dan kesehatan lingkungan kerja. Ia menyampaikan bahwa program Wash4Work ini inline dengan tugas dan fungsi di sektor ketenagakerjaan yaitu program pembinaan dan pengawasan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja.
Program Wash4Work merupakan program kolaborasi UNICEF, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BAPPEDA. Untuk itu akses ke fasilitas air, sanitasi dan cuci tangan di tempat kerja perlu disediakan dan mudah diakses oleh semua pekerja.
“K3 di perusahaan bukan hanya tentang mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga mencegah penyakit akibat kerja. Instrumen penting K3 selain penataan ruangan/ergonomis lingkungan kerja, pengelolaan limbah kerja, peralatan dan hasil produksi, juga akses air bersih,” tutur Aryadi.
Jika ingin perusahaan itu produktif, maka perlu mewujudkan aspek K3. Akses air bersih dan K3 merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari produktivitas. Pegawai akan produktif bekerja apabila mereka merasa nyaman di perusahaan. Untuk menciptakan kenyamanan dan kemitraan yang baik antara perusahaan dan karyawan, maka berbagai instrumen perlu dilengkapi. Termasuk dengan kenyamanan, kesehatan, tata kelola dan fasilitas yang mendukung K3 terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Aryadi melaporkan di NTB saat ini ada sekitar 10.600 perusahaan yang sudah terdaftar di WLKP online, Jumlah ini masih jauh dari kondisi riil di lapangan. Belum semua perusahaan tersebut melaporkan kondisi lengkap perusahaannya. Perlu pendekatan pembinaan sehingga mereka bisa secara sadar melaporkan di sistem karena dengan WLKP online pemerintah bisa mengetahui kondisi perusahaan termasuk kelayakan sarana dan prasarana. dan peraturan perusahaannya.
Aryadi mengimbau agar pengawas ketenagakerjaan harus mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang K3 terlebih dahulu untuk melakukan pembinaan agar perusahaan dapat menerapkan Wash4Work ini secara benar di perusahaan.
“Pengawas ketenagakerjaan harus banyak belajar tentang kebutuhan K3, kebutuhan sanitasi, dan sebagainya,” tegas Aryadi
Kadisnakertrans NTB mengungkapkan bahwa selama 2 tahun ini ada penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di perusahaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama antara seluruh pihak untuk menerapkan K3.
Terlebih banyak program pemerintah NTB yang terkait dengan K3. Seperti program Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Menuju Nol (BASNO) dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan juga program eco office. Program eco office bukan hanya tentang pengelolaan sampah di lingkungan kerja, tapi juga penataan kantor, termasuk akses air bersih, pengelolaan lingkungan dan ergonomi.
Pengawas ketenagakerjaan setiap tahun melakukan pengujian untuk lingkungan kerja dan alat yang ada di perusahaan apakah sudah sesuai standar K3. Setiap tahun, kantor pemerintah dinilai kondisi eco officenya. Hal ini bisa diterapkan juga kepada perusahaan. Penguji dan pengawas bisa menilai bagaimana kondisi tempat kerja, sanitasi, budaya merokok di tempat khusus dan pengelolaan sampah.
“Kami berharap perusahaan bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk mengedukasi masyarakat bahwa perusahaan hadir bukan hanya untuk memberikan dampak ekonomi semata, tetapi juga untuk memberikan dampak dan menjadi contoh bagaimana membuat lingkungan sehat dan aman sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi lingkungan sekitar, termasuk menjadi contoh yang baik dengan menyisihkan sedikit dana CSR untuk membantu sanitasi layak bagi warga sekitar,” tutup Aryadi ini.
Direktur Bina Pengujian K3 Kemnaker RI Muhammad Idham menyampaikan program Wash4Work inline dengan program Kemnaker yg tercantum dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, khususnya sanitasi.
Kepada perusahaan, pemerintah berharap dapat bekerja sama untuk terus mewujudkan sanitasi layak dan aman bagi pekerja.
“Jangan berhenti disini. Kami berharap peran aktif dari mitra agar mempercepat implementasi Permenaker No. 5 tahun 2018,” ujar Idham.
Ia juga berharap kepada pihak-pihak yg konsen terhadap Wash4Work agar memberikan masukan bagi Kemnaker RI, sehingga kami bisa menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mendukung program ini.
“Kami berharap Pengawas Ketenagakerjaan bisa sama-sama mengawasi perusahaan apakah sudah menerapkan Wash4Work di tempat kerja,” harapnya.
Direktur Mitra Samya Husnuzzoni menyampaikan kondisi sanitasi layak di Prov. NTB baru mencapai 96%. Konteks pembangunan sanitasi dan beberapa sektor lainnya masih belum mampu mencapai target. Walaupun demikian, Provinsi NTB sudah memiliki roadmap daerah yg sudah mendapatkan sanitasi layak, melalui Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Menuju Nol (BASNO) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
“Semoga tahun 2025 bisa tercapai. Walaupun dalam evaluasi masih dibutuhkan progres yg lebih signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan UNICEF Wilayah NTB dan NTT Rostia La Ode Pado memaparkan salah satu tugas UNICEF adalah menjamin hak-hak anak terpenuhi, termasuk diantaranya hak mendapatkan akses air bersih, sanitasi yang aman terhadap anak dan promosi kesehatan. Oleh karena itu, UNICEF bersama Pemprov. NTB mendukung percepatan pencapaian program Buang Air Sembarang Nol (BASNO) dan implementasi sanitasi aman di masyarakat sekolah dan puskesmas.
Terkait kampanye Wash4Work pada perusahaan merupakan lanjutan dari program bersama YKMI. Semoga bisa dilanjutkan analisa tahun sebelumnya. Bisa saling sharing praktik baik dari tahun sebelumnya.
“Pelatihan ini sebagai upaya untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah NTB dalam mewujudkan 5 pilar UNICEF dalam mewujudkan sanitasi layak dan aman,” ujar Laode.





