Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB melalui Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja menggelar acara Pembekalan Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna Penempatan dari program (DBHCHT) di LTSA Disnakertrans Provinsi NTB, Selasa (15/11/2022). 

Kegiatan pembekalan diikuti oleh 20 orang PMI Purna dan keluarga PMI Purna yang terbagi menjadi 2 kelompok usaha dengan masing-masing kelompok berjumlah 10 orang yaitu, kelompok usaha catering “Cakir Katering“ dan kelompok usaha “Bengkel Remaja Puyung”. Kedua kelompok tersebut berasal dari Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Sebelumnya di lingkup Disnakertrans telah ada 6 kelompok usaha yang telah selesai diberikan pembekalan pemberdayaan terkait bidang usaha mikro.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H  saat membuka acara sekaligus narasumber dalam kegiatan tersebut menyebut bahwa Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. melalui Disnakertrans Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran DBHCHT tahun 2022 untuk 5 program pemberdayaan tenaga kerja, khususnya untuk  petani, buruh tani tembakau dan keluarganya, termasuk para PMI Purna.

Program Pertama yaitu peningkatan Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Balai Pengawasan dan K3, baik di Pulau Sumbawa maupun  di Pulau Lombok. “Disnakertrans punya pelayanan K3 yang ditujukan tidak hanya kepada pekerja, tetapi juga kepada petani dan buruh tani tembakau di daerah terpencil,” ujar Aryadi. 

Kedua program perlindungan sosial berupa JKK dan JKM bagi 10 ribu orang petani dan buruh tani tembakau. Kemarin sesaat setelah didaftarkan, ada petani tembakau yang meninggal dan manfaatnya langsung dapat diklaim. Tentunya ini sangat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan apalagi anak-anaknya juga mendapatkan manfaat beasiswa hingga perguruan tinggi, tutur Aryadi. 

Ketiga, pelatihan keterampilan bagi keluarga petani/buruh tani tembakau yang berbasis penempatan. “Tentunya tidak selamanya seluruh keluarga petani/buruh tani tembakau akan menjadi petani dan buruh tani tembakau. Karena itu kita persiapkan mereka, kita berikan pelatihan keterampilan agar suatu saat jika dia ingin membangun usaha atau bekerja di bidang lain maka dia sudah punya keterampilan,” jelas Aryadi. 

Keempat, memberikan bantuan peralatan untuk wirausaha bagi para alumni pelatihan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja sehingga bisa mendirikan usaha. Kelima pemberdayaan keluarga PMI dan PMI Purna. 

Pada kegiatan pemberdayaan ini, selain diberikan bantuan peralatan untuk pengembangan usaha, seluruh peserta juga akan diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha. Materi pembekalan yaitu motivasi kerja, etos kerja, dan penciptaan wirausaha yang disampaikan oleh Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans Provinsi NTB. 

Mantan Kadiskominfotik tersebut berharap semoga dengan bantuan peralatan ini dapat membantu mendirikan usaha masyarakat sehingga nantinya usaha yang dibangun ini bisa menyerap tenaga kerja di masing-masing desa dan dapat memberikan kontribusi turunnya angka pengangguran di NTB. 

Aryadi mengungkapkan komitmennya untuk terus mendorong dan membina kelompok usaha yang bersungguh-sungguh ingin mengembangkan usahanya. Ia juga berpesan agar jangan sampai alat yang telah diberikan pemerintah dijual. 

“Harus jujur dan tekun. Lakoni usaha dengan baik. Hayati setiap prosesnya. Jadikan setiap ujian sebagai pembelajaran. Orang sukses adalah orang yang mampu menghadapi ujian hidup,” tutur Aryadi. 

Laki-laki yang akrab disapa Gede itu juga menjelaskan bahwa dalam membangun sebuah usaha ada 4 hal yang harus dimiliki: pertama keterampilan, kedua modal, ketiga manajemen usaha, dan keempat jaringan bisnis. 

Keterampilan usaha yang dimiliki harus sesuai dengan usaha yang akan dibangun. Contohnya mau membuka usaha jasa katering, maka harus memiliki keterampilan tata boga. Membuka usaha jasa las, maka harus memiliki keterampilan pengelasan. 

Gubernur telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi melalui program pelatihan yang diadakan Disnakertrans, baik di BLK, Mobile training Unit (MTU) maupun pemagangan dan bimbingan konseling atau pendampingan pelatihan produktivitas untuk wira usaha.

Meskipun masih bersifat terbatas, askes modal bisnis pun dihubungkan oleh pemerintah. Seperti program ini, kita berikan modal usaha dalam bentuk peralatan, jelas Aryadi. 

Sementara manajemen usaha yang dimaksud yaitu tidak mencampur adukkan urusan bisnis atau usaha dengan urusan pribadi atau kebutuhan rumah tangga.

“Usaha akan produktif bila dikelola dengan menejemen bisnis dan tidak dicampur dengan pembiayaan kebutuhan rumah tangga. Karena manajemen usaha dan manajemen rumah tangga sejatinya adalah hal yang jauh beda”, ujar mantan Irbansus pada Inspektorat NTB tersebut. 

Untuk jaringan bisnis, Aryadi menganjurkan jika ingin menjadi pengusaha yang sukses maka harus rajin-rajin melakukan pemasaran, mulai merekrut teman, perbanyak silaturrahmi untuk memperluas jaringan. 

Dalam sesi dialog, seorang peserta menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah dalam mempermudah akses layanan ketenagakerjaan, khususnya untuk penyandang disabilitas. Ia berharap Pemerintah terus memperhatikan akses Ketenagakerjaan untuk disabilitas. 

Merespon hal tersebut Aryadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memiliki komitmen yang tinggi dan memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas yang telah dituangkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

Bentuk komitmen Gubernur, selain tertuang pada perda dan rencana aksi pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas, juga telah diberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pada formasi ASN dan Non ASN yang ditempatkan di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi NTB. 

“Di kantor Disnakertrans Provinsi NTB segera akan dilaunching pusat layanan informasi kesempatan kerja bagi kaum disabilitas. Pada saat launching nanti akan hadirkan badan usaha dan instansi yang sudah berkomitmen menyediakan kesempatan kerja dan merekrut disabilitas sebagai karyawan fi lembaganya ,” ujar Aryadi.

Pemerintah Provinsi menghimbau kepada pelaku usaha di NTB untuk semakin terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas. Bahkan Disnakertrans telah melakukan pendataan apakah setiap perusahaan telah memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.