Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menegaskan komitmen menjaga hubungan industrial yang kondusif melalui dialog terbuka antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Bapak Muslim, S.T., M.Si., saat menghadiri kegiatan Dialog Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah yang digelar oleh DPD KSPSI NTB di Ruang Rapat Utama Disnakertrans NTB, Selasa (09/12/2025).

Dalam arahannya, Plt. Kadis menekankan bahwa forum ini memiliki nilai strategis karena mempertemukan seluruh unsur yang berperan langsung dalam stabilitas ketenagakerjaan di daerah. Ia menegaskan bahwa dinamika penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kesiapan investasi membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Menurut beliau, hingga saat ini pemerintah pusat masih mengkaji berbagai masukan mengenai regulasi pengupahan, sementara di sisi lain dunia usaha juga menghadapi tantangan kemampuan bertahan dan beroperasi.

“Mempertemukan dua kepentingan ini membutuhkan kearifan, momentum yang tepat, dan kajian menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga kondusivitas,” jelasnya.

Plt. Kadis juga menyoroti perlunya memperkuat ekosistem investasi yang sehat dan transparan. Ia mencontohkan dinamika beberapa sektor usaha di sejumlah kota besar, termasuk penurunan aktivitas pusat perbelanjaan, sebagai indikasi pentingnya menjaga iklim investasi agar tidak terjadi penurunan daya serap tenaga kerja. Ia menambahkan bahwa dunia usaha harus memanfaatkan instrumen kebijakan seperti insentif investasi dan kemudahan perizinan, namun tetap memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan dapat diawasi dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa serikat pekerja dan asosiasi pengusaha memiliki peran besar dalam menjaga kepastian hubungan industrial.

“Kehadiran serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang terorganisir dengan baik menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dunia usaha dan tersampaikannya aspirasi pekerja secara proporsional,” ujarnya.

Terkait situasi ekonomi daerah, Plt. Kadis memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi NTB yang berangsur membaik pada triwulan ketiga 2025, yang disertai peningkatan angka pengangguran sebesar lebih dari 10 ribu orang. Data tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar bersama dalam merumuskan solusi yang adil dan berimbang.

Beliau menegaskan bahwa hasil dialog ini menjadi salah satu referensi penting yang akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur NTB dalam rangka penetapan kebijakan yang berpihak pada pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

“Bapak Gubernur menunggu formulasi terbaik yang lahir dari sinergi tripartit. Kita ingin keputusan yang adil, sejuk, dan dapat diterima semua pihak,” tegasnya.

Di akhir sesi, Plt. Kadis mengapresiasi peran KSPSI NTB sebagai penyelenggara dan berharap dialog semacam ini terus diperkuat sebagai bagian dari penguatan tata kelola ketenagakerjaan di daerah.