Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai intervensi peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih formal, layak, dan terlindungi. Di Nusa Tenggara Barat, program ini mulai dibaca sebagai instrumen penguatan struktur ketenagakerjaan daerah.

Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembahasan Program MBG yang digelar Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Aula Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Rabu (28/1/2026). Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk membahas dampak MBG terhadap gizi, perekonomian, inflasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa besarnya skala dan anggaran Program MBG harus sejalan dengan kepastian status kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat. Meskipun berhalangan hadir karena tugas kedinasan di luar daerah, ia menekankan pentingnya menjadikan MBG sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

“Program MBG tidak boleh berhenti pada pemenuhan gizi semata. Program ini harus mampu menciptakan pekerjaan yang layak, formal, terlindungi, dan berkelanjutan bagi masyarakat NTB,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan ribuan tenaga kerja dalam ekosistem MBG menuntut tata kelola ketenagakerjaan yang jelas, mulai dari status hubungan kerja, kontrak, hingga kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam forum tersebut, Disnakertrans NTB diwakili oleh Sekretaris Dinas, Najib, S.H., M.H sebagai Narasumber. Ia memaparkan bahwa struktur ketenagakerjaan NTB hingga saat ini masih didominasi sektor informal. Dari total 4,21 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,20 juta jiwa merupakan angkatan kerja, dengan komposisi pekerja informal mencapai 68,42 persen, sementara sektor formal baru sebesar 31,58 persen.

Najib menjelaskan, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program MBG membuka peluang lahirnya sektor formal baru. Di dalam SPPG terdapat berbagai jabatan dengan karakteristik kerja formal, seperti ahli gizi, akuntan, koki, tenaga administrasi, hingga petugas operasional.

“Apabila seluruh tenaga kerja tersebut memiliki kontrak kerja yang jelas serta terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka secara hukum mereka masuk dalam kategori pekerja sektor formal,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga 27 Januari 2026, secara nasional telah terbentuk 644 unit SPPG yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Oleh karena itu, Disnakertrans NTB memastikan agar keterlibatan tenaga kerja dalam Program MBG di daerah berjalan sesuai regulasi dan terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan.

“Kami memastikan alurnya jelas, mulai dari kebutuhan tenaga kerja, hubungan kerja, hingga perlindungan jaminan sosial. Program MBG harus memberi dampak nyata terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja di NTB,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Disnakertrans NTB menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2 pada Maret 2026, penguatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIM Kerja), serta advokasi dan edukasi kepada para pelaksana Program MBG terkait pemenuhan hak dan perlindungan tenaga kerja.

Rapat koordinasi nasional ini juga membahas dampak MBG terhadap perekonomian daerah, stabilitas inflasi, perdagangan, dan ketahanan pangan. Seluruh pihak sepakat bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada sinergi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal tanpa menimbulkan tekanan terhadap harga dan pasokan pangan.

Menutup pembahasan, Najib menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Program MBG secara terintegrasi dan akuntabel.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Target kita jelas, kualitas gizi masyarakat meningkat, ekonomi lokal bergerak, dan kesempatan kerja formal bagi masyarakat NTB semakin luas,” pungkasnya.