Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Provinsi NTB di Aula Disnakertrans NTB, Rabu (26/11). Kegiatan ini mengangkat tema Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan untuk Mewujudkan NTB Terampil dan Tangkas Menuju NTB Makmur dan Mendunia, dengan menghadirkan narasumber dari BPS, ITDC, HILLSI, dan HHRMA, serta perwakilan Disnakertrans kabupaten/kota.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya perencanaan pelatihan jangka panjang yang konsisten dan berbasis kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, kenaikan angka pengangguran NTB pada triwulan III tidak boleh direspons dengan program yang bersifat normatif. “Kita harus memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan spesialisasi yang dibutuhkan industri. Jangan sampai kita terus mengulang pola tanpa evaluasi,” ujar Muslim.

Ia juga menyoroti kebutuhan adanya roadmap pelatihan lima tahun. “Selama ini kita belum memiliki skenario yang jelas. Roadmap diperlukan agar arah penguatan kompetensi SDM tidak berubah setiap periode,” tambahnya. Muslim menegaskan bahwa amanat Perda Nomor 2 Tahun 2025 dan rencana Pergub Sistem Informasi Ketenagakerjaan harus menjadi fondasi penguatan data ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dari sisi statistik ketenagakerjaan, narasumber BPS menjelaskan dinamika pengangguran yang tidak selalu bermakna negatif. “Kenaikan angka pengangguran bisa juga terjadi karena meningkatnya aktivitas ekonomi yang menarik lebih banyak pencari kerja,” jelas perwakilan BPS. Namun demikian, BPS mengakui masih terdapat keterbatasan pada data mikro yang dibutuhkan pemerintah daerah. “Data individu yang menganggur belum tersedia lengkap hingga nama dan alamat, sehingga intervensi program belum bisa diarahkan secara spesifik,” ungkapnya.

Perwakilan ITDC kemudian memaparkan bahwa perkembangan kawasan Mandalika memberikan dampak ekonomi hingga lingkaran tiga dan empat. Meski demikian, kebutuhan tenaga kerja hotel dan hospitality masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. “Dampaknya besar, tetapi kesiapan SDM lokal tetap perlu diperkuat agar bisa masuk ke rantai kerja pariwisata di kawasan,” kata perwakilan ITDC.

Dari sektor pelatihan, HILLSI melaporkan bahwa tingkat serapan kerja lulusan lembaga pelatihan di NTB mencapai 98 persen pada 2024. “Kami menyusun kurikulum langsung bersama industri, melibatkan instruktur dari perusahaan, dan memastikan sertifikasi sesuai kebutuhan lapangan,” ujar perwakilan HILLSI. Pihaknya menyatakan siap mendukung Disnakertrans NTB dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas pelatihan hingga 25.500 peserta pada 2026.

Sementara itu, perwakilan HHRMA mengingatkan bahwa peluang kerja di sektor perhotelan masih sangat besar, namun kompetensi tenaga kerja lokal harus ditingkatkan. “Banyak posisi yang sebenarnya bisa diisi SDM NTB, tetapi standar kompetensinya harus dipenuhi,” jelasnya.

Menutup diskusi, Plt. Kadis Muslim menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyusun rencana kerja 2026. “Masukan dari industri, lembaga pelatihan, dan data statistik harus terintegrasi agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya pemetaan kebutuhan tenaga kerja per sektor, jatah pelatihan per kabupaten/kota, serta percepatan lisensi pelatihan bagi Disnakertrans NTB.

Dengan dukungan data yang lebih kuat, kurikulum pelatihan yang terarah, dan koordinasi lintas sektor, Disnakertrans NTB menargetkan peningkatan efektivitas pengurangan pengangguran serta penguatan kompetensi tenaga kerja lokal pada tahun mendatang.