Mataram – 15 Oktober 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat peran dan fungsinya dalam pelayanan penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., saat menjadi narasumber pada kegiatan Edukasi Informasi Kerja pada Skema Penempatan Non Pemerintah Berbadan Hukum yang diselenggarakan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB di Hotel Lombok Astoria.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada Bursa Kerja Khusus (BKK) terkait tata kelola penempatan tenaga kerja yang aman dan prosedural.

Dalam paparannya, Plt. Kadisnakertrans NTB menyampaikan bahwa Provinsi NTB termasuk sepuluh besar daerah pengirim pekerja migran terbanyak secara nasional, sehingga perlindungan terhadap para pekerja migran perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak.

Menurut beliau, “para pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang harus dipastikan memperoleh hak-haknya melalui penguatan instrumen regulasi dan layanan terpadu di daerah.”

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB melalui Disnakertrans terus melakukan penguatan regulasi dan pembenahan sistem informasi ketenagakerjaan, guna memastikan para calon pekerja migran mendapatkan akses layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Salah satu inisiatif strategis yang sedang dikembangkan adalah pembentukan Skill Center dan Hotline Center 24 jam, yang akan menjadi pusat layanan informasi satu atap berbasis teknologi informasi.

“Kita sedang membangun sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi ketenagakerjaan secara real time, baik terkait peluang kerja, pelatihan, maupun penempatan luar negeri,” ujar Muslim dalam sesi diskusi.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong kemandirian ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya, termasuk melalui skema pinjaman lunak tanpa agunan yang diusulkan untuk memperkuat ekonomi pascakepulangan PMI. Disnakertrans NTB, lanjutnya, juga tengah berkoordinasi dengan Baznas NTB untuk mendukung pemberdayaan usaha keluarga PMI.

“Kita ingin para pekerja migran yang pulang ke daerah memiliki akses terhadap pembiayaan usaha, sehingga mereka tidak kembali berangkat karena desakan ekonomi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muslim juga menyinggung rencana implementasi perjanjian kerja sama magang luar negeri yang akan segera dijalankan. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan sedikitnya 20 peserta program magang dapat diberangkatkan pada tahap awal tahun ini, sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi dan penyiapan tenaga kerja siap saing.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Disnakertrans NTB terus melakukan koordinasi dengan BP3MI dan instansi terkait, termasuk membentuk Satgas Skill Center di tingkat provinsi yang bertugas memastikan keberlanjutan layanan perlindungan dan peningkatan kompetensi PMI. Upaya ini juga menjadi bagian dari mitigasi terhadap risiko perdagangan orang serta peningkatan sistem penanganan kasus deportasi dan repatriasi PMI.

Acara edukasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yakni Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agustinus Gatot Hermawan, S.H., M.H., serta perwakilan dari GIZ – MOVE.ID, Imam Fahrurozi, yang memaparkan program kerja sama Indonesia–Jerman dalam peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja melalui jalur aman dan legal.

Dengan kegiatan ini, Disnakertrans NTB berharap peran Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah maupun lembaga pelatihan dapat semakin aktif dalam menyebarkan informasi pasar kerja, terutama dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kita ingin sistem ketenagakerjaan di NTB semakin tertata, informatif, dan berpihak kepada pekerja. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa memastikan masyarakat NTB bekerja dengan aman, bermartabat, dan sejahtera,” tutup Muslim.