Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus serius menyiapkan tenaga kerja lokal agar tak hanya siap kerja, tapi juga siap bersaing di level nasional hingga internasional. Komitmen itu ditegaskan lewat Rapat Koordinasi Penguatan Pasar Kerja Daerah bersama Kementerian Ketenagakerjaan yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Kamis-Jumat (21–22/08/2025).

Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan besar di NTB, khususnya terkait keterbatasan lapangan kerja dan minimnya regulasi anggaran untuk sektor ketenagakerjaan.

“Kemiskinan di NTB salah satunya disebabkan kurangnya lapangan kerja. Anggaran pendidikan dan kesehatan sudah jelas porsinya, tetapi untuk tenaga kerja belum ada regulasi yang mengikat. Inilah yang menjadi PR besar kami, agar sektor ketenagakerjaan mendapat perhatian lebih serius,” tegas Baiq Nelly.

Menurutnya, NTB merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia, namun belum sepenuhnya merasakan manfaat program pemerintah pusat terkait perlindungan PMI. Ia mencontohkan, meski NTB berada di urutan ketiga nasional sebagai pengirim pekerja migran, belum ada paket program yang secara nyata dirasakan di daerah.

Lebih lanjut, Disnakertrans NTB juga menyoroti persoalan kompetensi tenaga kerja lokal. Lulusan SMK dan BLK di NTB dinilai cukup mumpuni dalam keterampilan teknis, tetapi masih lemah di kemampuan bahasa asing. Padahal, kebutuhan industri—baik dalam negeri maupun luar negeri—semakin menuntut penguasaan bahasa, khususnya Inggris dan Jepang.

“Anak-anak kami pintar otomotif, hospitality, hingga barista. Namun ketika Dubai meminta barista yang bisa bahasa Inggris, di situlah kami tertinggal. Begitu juga Jepang yang mensyaratkan bahasa Jepang. Ini yang harus kami kejar bersama,” ujarnya.

Baiq Nelly menambahkan, NTB siap menjalin kolaborasi dengan dunia usaha, industri, perguruan tinggi, hingga mitra internasional untuk memperkuat pendidikan vokasi. Bahkan, Disnakertrans NTB telah memetakan kebutuhan tenaga kerja bagi lima tambang baru yang akan beroperasi dalam dua tahun ke depan.

“Kami sudah mendata kebutuhan industri, dan kami siap menyiapkan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi yang diminta. Prinsipnya, jangan dulu ambil dari luar, biar kami siapkan dari NTB,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pasar Kerja Kemenaker, Surya Lukita Warman, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri di daerah. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIAPKerja sebagai etalase pasar kerja nasional yang kini memuat lebih dari 20 ribu lowongan pekerjaan aktif.

“Pasar kerja ibarat etalase. Kita harus pastikan ada link and match antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Melalui Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan aplikasi SIAPKerja, pemerintah berupaya menyatukan data agar semua pihak bisa melihat kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.

Kegiatan dua hari ini diikuti 100 peserta dari unsur Disnakertrans provinsi dan kabupaten/kota, dunia usaha dan industri, Bappeda, BLK, perguruan tinggi, hingga asosiasi pengusaha. Selain diskusi interaktif, peserta juga mendapat pelatihan langsung terkait penggunaan fitur dalam aplikasi SIAPKerja untuk mendukung penguatan pasar kerja daerah.

Disnakertrans NTB berharap, forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong lahirnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun pasar kerja NTB yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.