Dalam upaya nyata memberikan harapan baru dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus bergerak aktif merangkul berbagai pihak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Sinergitas Multistakeholder Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Skema Tailor Made Training (TMT) Stimulus Ekonomi Semester II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda NTB, Senin (27/7/2026).

Melalui program pelatihan yang dirancang khusus sesuai kebutuhan nyata dunia kerja ini (demand-driven), Disnakertrans NTB ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki kepastian untuk terserap di dunia usaha maupun mandiri berwirausaha.

Sebagai pengampu urusan ketenagakerjaan di NTB, Kadisnakertrans Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, S.Pd, M.Pd menegaskan komitmennya untuk mengarahkan program pelatihan ini agar langsung menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya di desa-desa miskin dan kawasan transmigrasi.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan BPVP dalam pengembangan pelatihan vokasi di NTB. Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang menggalakkan Program Desa Berdaya sebagai strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Melalui sinergi ini, pelatihan vokasi—termasuk yang berbasis mobile training—akan kita dekatkan langsung ke masyarakat desa miskin dan kawasan transmigrasi agar mereka siap bekerja maupun berwirausaha,” tegas Aidy Furqan.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kerja sama erat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dunia usaha dalam memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja secara terbuka.

Dukungan penuh atas langkah Disnakertrans NTB ini turut disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si. yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi menyelaraskan pembangunan ekonomi daerah.

“Persoalan kemiskinan di NTB sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Visi pembangunan kita adalah Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia, sehingga pemerintah memerlukan dukungan dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja lebih dini agar kita dapat mempersiapkan SDM sesuai spesifikasi yang dibutuhkan,” ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala BPVP Lombok Timur, Imran Tahir, S.Hut, MM memaparkan kesiapan teknis pelaksanaan program stimulus ekonomi TMT Semester II Tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang berfokus pada hasil nyata pascapelatihan.

“Program TMT ini dirancang berdasarkan kebutuhan nyata industri dengan orientasi utama pada penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta pemberdayaan masyarakat. Pelatihan dapat difasilitasi hingga ke tingkat lokal dengan sarana mobile training, dan seluruh komponen pendukung seperti bahan pelatihan, konsumsi, uang saku, hingga sertifikasi kompetensi difasilitasi sesuai ketentuan,” jelas Imran.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB, BPVP, LPK, asosiasi profesi, dan dunia industri untuk segera melakukan pendataan kebutuhan pelatihan berbasis desa serta mengajukan usulan program melalui mekanisme e-Proposal.

Melalui langkah terpadu ini, Disnakertrans NTB optimistis dapat mendorong peningkatan kualitas SDM sekaligus mempercepat penurunan angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat.