Sebagai langkah memperkuat perencanaan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Bidang Revitalisasi Pelatihan Vokasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Provinsi NTB di Aula Disnakertrans NTB, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappeda Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB sebagai narasumber, serta perwakilan Bappeda dan Disnakertrans Kabupaten/Kota se-NTB. Turut hadir pula unsur Bidang Revitalisasi Pelatihan Vokasi, Kadin NTB, serta asosiasi lembaga pelatihan kerja seperti HILLSI NTB dan FORLAT VOKASI NTB.

Dalam sambutannya, Muslim memaparkan data terkini ketenagakerjaan dan kondisi ekonomi NTB. Ia mengungkapkan bahwa angka pengangguran terbuka meningkat lebih dari 10 ribu orang pada 2025, sementara jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 3,2 juta orang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan perbaikan, di mana triwulan pertama masih terkontraksi, namun triwulan ketiga berhasil tumbuh positif pada angka 2,7 persen.

Muslim menekankan bahwa tantangan utama pelatihan vokasi selama ini adalah ketidaksesuaian antara program pelatihan dan kebutuhan nyata dunia usaha.

“Oleh karena itu, pemerintah provinsi mendorong agar seluruh perusahaan wajib melampirkan roadmap kebutuhan tenaga kerja lima tahunan. Dengan data yang lengkap, kita bisa memetakan kebutuhan kompetensi secara lebih presisi dan menyalurkan informasi tersebut kepada SMK, lembaga pelatihan vokasi, serta pendidikan nonformal,” ujar Muslim.

Ia juga menyampaikan langkah strategis Disnakertrans NTB dalam mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagai amanat regulasi terbaru tentang penempatan tenaga kerja. Sistem ini diharapkan menjadi basis utama perencanaan pelatihan berbasis kompetensi di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, Muslim menginformasikan bahwa pada 2025–2026, pemerintah sedang menyiapkan penguatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) NTB agar memperoleh lisensi lembaga sertifikasi nasional. Jika berhasil, BLK NTB akan mampu menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi sendiri, sehingga akses masyarakat terhadap layanan vokasi meningkat tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

“Jika BLK dapat menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi yang terjangkau, ini adalah bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memberikan layanan publik terbaik bagi calon tenaga kerja. Ini langkah penting dalam menyiapkan SDM NTB yang kompeten,” tegasnya.

Muslim menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, lembaga vokasi, dunia usaha, dan dunia industri untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan vokasi yang berbasis data dan kebutuhan pasar kerja.