Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB bersama PT Indonesia Research Institute Japan (IRIJ) menggelar pertemuan daring (zoom meeting) untuk menjajaki peluang kerja sama program pemagangan tenaga kerja ke Jepang khususnya di sektor pertanian pada hari Jumat, (22/05/2026).

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, termasuk keterlibatan dunia pendidikan, Balai Pelatihan Vokasi, SMK, hingga sektor pertanian daerah.

“Kalau ini kita seriusi, maka harus ada pertemuan lintas sektor. Kita perlu memastikan kesiapan SDM, baik dari sisi bahasa, keterampilan teknis, hingga kelembagaan pendukung,” tegasnya.

Aidy juga menyoroti pentingnya perencanaan waktu pelatihan yang ideal. Berdasarkan pembahasan awal, proses penyiapan calon pekerja diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 bulan, termasuk pelatihan bahasa Jepang dan sertifikasi kompetensi sebelum keberangkatan.

IRIJ sendiri bersama mitra di Jepang, termasuk UEMA sebagai Registered Support Organization (RSO), menargetkan kebutuhan awal sekitar 200 tenaga kerja untuk sektor pertanian Jepang pada tahap awal kerja sama.

Perwakilan IRIJ, Ibrahim, menjelaskan bahwa Jepang saat ini tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian yang sangat signifikan. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya jumlah petani berusia lanjut yang mendekati masa pensiun. “Sekitar 70% petani di Jepang berusia di atas 65 tahun dan akan segera pensiun. Kebutuhan tenaga kerja sangat besar, terutama yang bisa bekerja secara konsisten dan berkelanjutan,” jelas Ibrahim.

Ia memaparkan, selama ini kebutuhan tenaga kerja pertanian di Jepang bersifat musiman, sehingga hanya memerlukan pekerja selama 4–6 bulan. Namun, skema baru yang ditawarkan dalam kerja sama ini adalah penempatan tenaga kerja berbasis kontrak penuh selama 12 bulan melalui sistem employer utama di Jepang.

Dalam skema tersebut, tenaga kerja akan ditempatkan secara fleksibel di berbagai wilayah Jepang mengikuti musim tanam dan panen, sehingga pekerja dapat tetap produktif sepanjang tahun. “Pekerja tidak hanya terikat pada satu petani, tetapi akan dikelola secara terpusat sehingga bisa rotasi antar wilayah, misalnya dari Hokkaido hingga Okinawa,” tambahnya.

Selain itu, NTB juga diharapkan dapat menjadi salah satu daerah utama penyedia tenaga kerja mengingat tingginya minat masyarakat terhadap sektor pertanian serta pengalaman kerja yang sudah dimiliki di bidang tersebut.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penjajakan kerja sama strategis antara NTB dan Jepang, dengan harapan mampu membuka peluang kerja luar negeri yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTB.