Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) terkait penguatan kebijakan perlindungan maternitas dan pekerja rumah tangga dalam kerangka ekonomi perawatan (care economy) yang diselenggarakan oleh Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas bersama Program INKLUSI. Pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., turut hadir sebagai narasumber dan memaparkan kondisi ketenagakerjaan di NTB, khususnya terkait partisipasi angkatan kerja perempuan, perlindungan pekerja, serta strategi peningkatan kualitas tenaga kerja daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Disnakertrans NTB, Jumat (08/05/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, perwakilan BP3MI NTB, perwakilan Bappeda Provinsi NTB, serta perwakilan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur. Turut hadir pula berbagai pemangku kepentingan lainnya, mulai dari unsur pemerintah daerah, lembaga pelatihan vokasi, organisasi migran, hingga lembaga sosial guna membahas arah kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan gender.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya memaparkan kondisi ketenagakerjaan di NTB berdasarkan data terbaru BPS per Februari 2026. “Jumlah penduduk usia kerja di NTB mencapai 4,25 juta orang dengan angkatan kerja sebanyak 3,24 juta orang. Partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat masih perlu mendapat perhatian, meskipun secara umum tren indeks ketimpangan gender menunjukkan perbaikan,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan perlu terus didorong melalui perluasan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja yang proporsional. Sebagai bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan, Disnakertrans NTB terus melakukan berbagai inovasi, di antaranya transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center, penguatan lembaga sertifikasi profesi, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran Indonesia, hingga pengembangan program unggulan Desa Berdaya.

Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait perlindungan maternitas, implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang baru disahkan, serta penguatan ekonomi perawatan di Indonesia. “Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai mitra pembangunan, diharapkan kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan semakin inklusif, melindungi pekerja perempuan, pekerja rumah tangga, dan kelompok rentan lainnya di NTB maupun secara nasional,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur yang diwakili menyampaikan komitmen lembaganya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta program pelatihan berbasis kebutuhan industri. BPVP Lombok Timur saat ini membina wilayah NTB dan NTT dengan berbagai program pelatihan di bidang pariwisata, pertanian dan perikanan, teknologi informasi, serta bahasa. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan, diharapkan perlindungan pekerja perempuan, pekerja rumah tangga, serta kelompok rentan lainnya dapat semakin optimal di NTB.