Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mempercepat integrasi sistem pelatihan vokasi melalui e-vokasi dan pengembangan kelas migran sebagai respons atas tingginya minat kerja ke luar negeri yang belum diimbangi kesiapan kompetensi. Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Lembaga Pelatihan Vokasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan DPD HILLSI NTB bersama KP2MI di Hotel Idoop, Sabtu (25/4/2026).

Aidy mengungkapkan, hingga awal April 2026 penempatan PMI NTB telah mencapai 7.719 orang, dengan rata-rata tahunan 34–35 ribu orang. Namun, dari ratusan lembaga pelatihan yang ada, sebagian besar belum terstandar. “Animo tinggi, tapi kesiapan belum merata. Ini yang memicu mismatch hingga deportasi,” tegasnya.

Ia menilai persoalan utama terletak pada lemahnya data dan belum terintegrasinya sistem pelatihan, sehingga profil, kinerja, dan output lembaga belum terpetakan secara utuh.

Sebagai solusi, Disnakertrans NTB mendorong e-vokasi untuk memetakan kelembagaan secara real time sekaligus menjadi dasar pembinaan dan evaluasi. “Kalau datanya jelas, intervensi kita juga tepat. Selama ini kita jalan tanpa peta,” ujarnya.

Selain itu, akses informasi yang masih terbatas di masyarakat diintervensi melalui program Desa Berdaya, sementara di sisi hulu disiapkan kelas migran berbasis kebutuhan negara tujuan. “Kita tidak bisa lagi umum. Harus spesifik sesuai standar negara tujuan,” kata Aidy.

Direktur KP2MI, Abri Danar Prabawa, menegaskan persoalan PMI berakar dari hulu, yakni pelatihan yang belum selaras dengan kebutuhan pasar global. Ia mendorong standardisasi kurikulum, instruktur, dan sertifikasi, didukung integrasi lebih dari 30 ribu ekosistem vokasi nasional.

Di sisi lain, Ketua DPD HILLSI NTB, Naktika Sari Dewi, S.E., M.M., menyatakan kesiapan lembaga pelatihan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar, khususnya pada sektor perhotelan, spa dan kecantikan, serta teknik alat berat yang memiliki permintaan tinggi di luar negeri.

Melalui langkah ini, Disnakertrans NTB menargetkan penempatan PMI yang tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga tepat kompetensi, terlindungi, dan memiliki daya saing di pasar kerja global.