Disnakertrans NTB Perkuat Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri untuk Menyiapkan SDM KEK Mandalika

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan dunia usaha dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja dan Pelatihan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI di 360 Hill Sirkuit Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (3/7/2026).
FGD tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., jajaran Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans NTB, Balai Pelatihan Vokasi, pengelola KEK Mandalika, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pelaku usaha, asosiasi industri, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D. menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang kompeten merupakan fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya di kawasan strategis seperti KEK Mandalika. Karena itu, pelatihan vokasi dan program pemagangan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri (demand driven) sehingga menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja dan berdaya saing.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi melalui penyampaian kebutuhan kompetensi, penyediaan tempat magang, hingga penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pelatihan melalui skema Tailor Made Training (TMT). Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci agar lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa Disnakertrans NTB siap memperkuat kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi, pengelola KEK Mandalika, PHRI, asosiasi industri, serta perusahaan dalam menyusun program pelatihan berbasis kebutuhan riil dunia usaha.
“Hasil FGD ini akan menjadi pijakan bagi Disnakertrans NTB dalam memetakan kebutuhan kompetensi tenaga kerja sehingga program pelatihan yang kami laksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, peluang tenaga kerja lokal untuk terserap di pasar kerja akan semakin besar,” ujar Aidy Furqan.
Ia menambahkan, Disnakertrans NTB saat ini juga terus mengembangkan berbagai inovasi, di antaranya pelatihan berbasis kawasan, peningkatan kompetensi bahasa asing, penguatan soft skills, integrasi materi Artificial Intelligence (AI), serta Program Go Global/Kelas Migran sebagai bagian dari upaya menyiapkan tenaga kerja NTB yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Pada sesi diskusi, pelaku usaha sektor pariwisata menyampaikan kebutuhan tenaga kerja pada bidang hospitality, housekeeping, front office, food and beverage service, engineering, penguasaan bahasa asing, teknologi digital, hingga sertifikasi kompetensi. Sementara itu, pengelola KEK Mandalika memaparkan proyeksi peningkatan investasi yang diperkirakan akan mendorong meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di kawasan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Disnakertrans Provinsi NTB akan melakukan koordinasi bersama Balai Pelatihan Vokasi, pengelola KEK Mandalika, PHRI, asosiasi industri, dan perusahaan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja beserta kompetensi yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan program pelatihan vokasi dan pemagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Melalui langkah tersebut, Disnakertrans Provinsi NTB berharap pelatihan vokasi di NTB semakin adaptif terhadap perkembangan industri, mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.





