Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperluas jejaring kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan kembali mendapatkan momentum strategis. Kali ini, FGV Holdings Berhad, salah satu perusahaan agribisnis terbesar asal Malaysia, melalui mitra resminya PT. Bumi Agro Nusantara, menyampaikan niatnya untuk memperluas operasional dengan membuka kantor cabang di Kota Mataram.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Disnakertrans NTB menyambut langkah ini sebagai sinyal positif sekaligus peluang emas untuk memperluas pasar kerja serta mempererat kerja sama bilateral di sektor penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di sektor kelapa sawit, gula, dan karet di Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kadisnakertrans Provinsi NTB pada audiensi khusus bersama jajaran Senior Management perusahaan tersebut yang turut dihadiri oleh Mantan Anggota DPD RI asal NTB Drs. H. Lalu Suhaimy Ismy, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala BP3MI NTB, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I (TPI) Mataram, Rombongan FGV Holdings Berhad dan pemangku kepentingan lainnya, di Dapoer Sasak Udayana, Senin (09/06/2025).

Tokoh masyarakat senior yang juga mantan DPD RI selama 2 periode (2014-2024), Drs. H. Lalu Suhaimy Ismy menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia. “Kerja sama ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga soal membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat NTB,” ujarnya.

Mamiq imy, sapaan akrabnya, juga menyampaikan harapan masyarakat adat dan nilai-nilai luhur kultural yang menjadi fondasi migrasi yang aman dan manusiawi. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik untuk memperlancar penempatan tenaga kerja Indonesia, khususnya dari NTB.

“PMI kita itu bukan buruh biasa. Mereka adalah duta daerah. Maka harus diberangkatkan secara legal, dibekali keterampilan, dan disambut dengan sistem kerja yang memanusiakan,” ujar Suhaimi tegas.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menyoroti bahwa Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memiliki perhatian besar terhadap isu pekerja migran, karena memiliki pengalaman panjang di luar negeri dan terbiasa menjadi garda depan dalam penyelesaian kasus-kasus WNI.

“Kami ingin dorong masyarakat untuk bekerja secara nyaman, legal, terlindungi, dan produktif. Bahkan pernah kami pikirkan, bagaimana jika memungkinkan suami-istri yang sudah menikah bisa bekerja bersama di luar negeri, untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalisir dampak sosial di kedua belah pihak,” ujar Miq Gite.

Lalu Gita berharap ke depan proses rekrutmen PMI lebih tertib dan prosedural. Ia juga membuka peluang kerja sama investasi di sektor jagung, tebu, dan hortikultura, khususnya di Pulau Sumbawa.

“Kami siap bersinergi, baik dalam penempatan tenaga kerja maupun peluang investasi di bidang pertanian atau pembangunan pabrik. Sudah ada pabrik gula PTSMS di Dompu, dan potensi terus berkembang. Kami akan dukung sepenuhnya,” ucap Miq Gite.

Terakhir, Gita juga berharap agar kerja sama yang dibangun bersama FGV dapat menciptakan keuntungan bagi perusahaan sekaligus memberikan dampak positif bagi para pekerja dan keluarganya di NTB. Ia mengapresiasi inisiatif CSR dari FGV, termasuk dalam bentuk bantuan hewan kurban, yang menurutnya sangat berarti bagi masyarakat.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P, M.Si dalam keterangannya menegaskan komitmennya dalam menata sistem migrasi tenaga kerja secara transparan, adil, dan berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan pekerja.

“Kami sedang membangun ekosistem migrasi tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan pelindungan. Mulai dari pelatihan di BLK, penempatan yang legal, hingga pendampingan pasca penempatan,” ujar Nelly.

Dalam beberapa tahun terakhir, Disnakertrans NTB menjadi pelopor berbagai terobosan dalam tata kelola penempatan PMI. Mulai dari penyempurnaan pelatihan vokasional, pemanfaatan platform PePadu Plus, hingga skema penempatan pasangan suami istri yang dinilai sangat cocok untuk sektor kelapa sawit.

Disnakertrans juga menawarkan komitmen untuk mendukung FGV dengan menyiapkan SDM yang telah tersertifikasi, memahami bahasa kerja dan budaya perusahaan, bahkan mengusulkan mekanisme rekrutmen berbasis komunitas adat dan desa, yang dinilai lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.

Disnakertrans NTB juga akan terus memperkuat diplomasi ketenagakerjaan serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk perlindungan menyeluruh terhadap PMI sejak dari daerah asal hingga negara tujuan.

Nelly meyakini bahwa kolaborasi seperti ini akan menjadi model inspiratif dalam mewujudkan sistem migrasi yang lebih adil, aman, dan berbasis hak asasi manusia.

“Kami ingin mengubah paradigma. Warga NTB yang ke luar negeri bukan lagi karena terpaksa, tapi karena terlatih dan dilindungi. Legal, layak, dan bermartabat,” tegas Nelly dengan nada penuh keyakinan.

Head Office FGV – PT. BAN Lombok, Sudarman Bin Sudirman, menyambut hangat model pendekatan yang ditawarkan NTB. Ia menekankan bahwa FGV telah melakukan banyak transformasi dalam sistem rekrutmennya, meninggalkan praktik lama yang tidak transparan dan kini berfokus pada tata kelola yang etis, sesuai prinsip ketenagakerjaan internasional.

“FGV ingin membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan SDM di daerah seperti NTB,” tutupnya.