Disnakertrans NTB Perkuat Transformasi Skill Center dan Skema Zero Cost PMI

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menghadiri undangan Majelis Apresiasi dan Terima Kasih yang digelar SD Guthrie Berhad Malaysia di Hotel Lombok Astoria, Kamis (12/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aidy menegaskan bahwa Pemprov NTB memandang pekerja migran sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia daerah. “Pekerja migran NTB adalah duta daerah. Karena itu, kualitasnya harus kita siapkan secara utuh, tidak hanya terampil bekerja, tetapi juga memiliki kepercayaan diri, kemampuan bahasa, dan identitas budaya yang kuat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Disnakertrans NTB tengah menyiapkan transformasi balai latihan kerja menjadi Skill Center berstatus BLUD. Transformasi ini diarahkan pada penguatan kompetensi bahasa asing, soft skills, serta pembekalan nilai-nilai budaya lokal agar PMI NTB mampu beradaptasi sekaligus membawa citra positif daerah di negara penempatan.
Selain itu, Pemprov NTB juga sedang merancang skema dukungan pembiayaan melalui Bank NTB Syariah untuk membantu calon PMI dari keluarga kurang mampu, khususnya yang berasal dari desa miskin ekstrem.“Kita ingin membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan kesempatan kerja ke luar negeri, tanpa terbebani biaya yang memberatkan,” tambah Aidy.
Kepala BP3MI NTB Kombes Pol. Ponco Indriyo, S.I.K., M.H., menyampaikan komitmen penguatan koordinasi, peningkatan layanan digital yang transparan, serta langkah pencegahan keberangkatan nonprosedural.
Sementara itu, Ketua SD Guthrie Berhad, Badrul Hisham Bin Ismail, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB. Ia menyebutkan, sepanjang 2025 sebanyak 3.000 PMI telah ditempatkan melalui skema perekrutan beretika dan Zero Cost, dengan mayoritas pekerja tidak mengalami persoalan biaya penempatan.
Melalui sinergi ini, Disnakertrans NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola penempatan PMI yang profesional, kolaboratif, dan berpihak pada perlindungan serta kesejahteraan masyarakat NTB.





