Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Yayasan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (INFEST), International Organization for Migration (IOM), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Pertemuan Konsultasi Para Pemangku Kepentingan dan Peluncuran Program Penguatan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa di Kabupaten Lombok Timur, bertempat di Syariah Hotel Lombok Timur, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memperbaiki tata kelola migrasi dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang masih menjadi salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia.

Gubernur NTB yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat pelindungan PMI sejak pra keberangkatan, saat bekerja di luar negeri hingga pasca kepulangan.

Menurut Aidy, tingginya angka migrasi tenaga kerja dari NTB harus diimbangi dengan penguatan pelindungan sosial dan ekonomi bagi PMI beserta keluarganya. “Pak Gubernur sangat konsen terhadap isu pekerja migran. Karena itu pelindungan PMI harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada pekerjanya, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anaknya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB saat ini tengah menyiapkan program Zero Cost Migrant bagi masyarakat miskin ekstrem usia produktif agar dapat bekerja ke luar negeri tanpa terbebani biaya penempatan. Program tersebut akan dipadukan dengan pendampingan literasi keuangan agar PMI memiliki tabungan dan keberlanjutan ekonomi setelah kembali ke daerah asal.

Selain itu, Aidy mengungkapkan bahwa Pemprov NTB bersama pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan sekolah afirmasi khusus anak PMI di Lombok Timur. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menekan angka putus sekolah anak migran yang selama ini banyak dipicu lemahnya pengasuhan ketika orang tua bekerja di luar negeri.

“Anak-anak PMI ini harus tetap mendapatkan akses pendidikan dan pengasuhan yang baik. Karena banyak kasus putus sekolah terjadi akibat orang tua bekerja ke luar negeri dan anak kehilangan kontrol pengasuhan,” jelasnya.

Aidy menyebut, NTB saat ini menjadi provinsi pengirim PMI terbesar keempat nasional. Pada tahun 2025 jumlah penempatan PMI asal NTB mencapai sekitar 35.700 orang, sementara hingga April 2026 tercatat sekitar 7.900 PMI telah diberangkatkan ke luar negeri.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menilai tingginya angka migrasi tenaga kerja dipengaruhi semakin berkurangnya lahan pertanian produktif dan tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat. Berbagai persoalan PMI, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga dampak sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan, juga masih menjadi tantangan di daerah.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Dr. Muh. Fachri, S.STP., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di NTB yang berkaitan erat dengan fenomena migrasi pekerja migran.

Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 21 ribu anak tidak sekolah berada di Kabupaten Lombok Timur. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena banyak anak PMI kehilangan pengasuhan akibat ditinggal orang tua bekerja di luar negeri.

Karena itu, KP2MI mendorong penguatan program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman dan Sejahtera) sebagai bentuk pelindungan PMI berbasis desa agar pekerja migran dan keluarganya mendapatkan pendampingan yang lebih baik.

“Selama ini kita sama-sama bekerja, tetapi belum bekerja bersama. Karena itu pelindungan PMI harus dimulai dari desa dan dilakukan secara kolaboratif,” pungkasnya