Mataram, 26 Agustus 2025 – Suasana kantor Disnakertrans Provinsi NTB terasa berbeda pagi ini. Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hadir langsung untuk berdiskusi seputar tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB.

Plt. Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P, M.Si bersama Sekretaris Dinas menyambut rombongan. Hadir pula perwakilan BP3MI NTB dan Inspektorat KP2MI, sehingga forum diskusi menjadi lengkap dan kaya perspektif.

Topik pembahasan memang krusial. NTB dikenal sebagai salah satu daerah dengan kontribusi besar dalam penempatan PMI. Artinya, tanggung jawab pelindungan juga semakin besar.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap PMI asal NTB berangkat dengan aman, bekerja dengan tenang, dan pulang dengan selamat,” ujar Baiq Nelly

Bagi Disnakertrans NTB, pertemuan ini tidak hanya soal pemeriksaan rutin. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk menyampaikan kondisi nyata di lapangan, sekaligus berbagi upaya yang sudah dilakukan daerah dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan PMI.

Tim BPK sendiri menegaskan bahwa pemeriksaan kinerja yang mereka lakukan bertujuan memastikan sistem yang berjalan benar-benar efektif dan berdampak langsung bagi para pekerja migran.

Diskusi berlangsung hangat, penuh keterbukaan, dan diakhiri dengan semangat bersama: memperkuat sinergi pusat dan daerah demi masa depan pekerja migran yang lebih terlindungi.