Disnakertrans Wujudkan POLIS TRANS Melalui Go Global Classes Untuk Memutus CPMI Unprosedural

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terus menunjukkan langkah konkret dan transformatif dalam melindungi para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui terobosan strategi pelindungan dari hulu ke hilir, Disnakertrans NTB berkolaborasi dengan Komisi IX DPR RI dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk mengikis habis praktik pengiriman PMI unprosedural atau ilegal.
Langkah strategis tersebut dimantapkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pelindungan Migran Aman guna mendukung program “SMK Go Global” yang berlangsung di Aula SMKN 3 Mataram, Senin (12/10/2026).
Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa Disnakertrans tidak hanya berfokus pada imbauan, melainkan membangun ekosistem kemitraan transformatif bernama Polis Trans (Program Lintas Sektor Transformatif). Ekosistem ini menghubungkan pengambil kebijakan, balai pelatihan, lembaga sertifikasi, hingga institusi pendidikan secara terpadu.
“Mereka pilih jalan yang tidak bagus, itulah yang disebut dengan ilegal atau namanya unprocedural. Kalau persoalan dana, kami sudah melakukan kegiatan kerja sama dengan Bank NTB Syariah. Makanya bentuk kemitraan transformatifnya melalui Polis Trans,” ungkap Aidy Furqan saat memaparkan materi edukasi pelindungan.
Guna menjamin kualifikasi para lulusan, Disnakertrans NTB telah mengukir sejarah dengan berhasil menghadirkan Lembaga Sertifikasi Provinsi Pihak Kedua (LSP P2) pertama di Nusa Tenggara Barat.
Tak hanya itu, untuk membentengi para siswa SMK sejak dini, Disnakertrans NTB meluncurkan Kelas Global atau Kelas Migran yang diintegrasikan sejak kelas 1 SMA/SMK. Program ini berfokus pada penguatan aspek bahasa (seperti penguasaan bahasa Jepang hingga level N3 atau N4), budaya, dan keterampilan lunak (soft skills) agar para siswa tidak mengalami kendala saat penempatan kerja di luar negeri, seperti di Jepang, Korea, maupun Taiwan.
“Supaya anak-anak ini ketika akan berangkat ke luar negeri itu tidak ujug-ujug tiba-tiba ya. Mau dapat pelatihan, tahan pelatihan, eh drop di bahasa, lemah di kemampuan skill, rusak di soft skill. Maka untuk kelas migran atau kelas global ini kami siapkan dari kelas 1. Dari aspek bahasanya, kemudian aspek budayanya, aspek soft skill. Kalau dia 3 tahun belajar di tempat, maka dia tidak perlu menunggu lama untuk bisa berangkat,” jelas Aidy Furqan optimis.
Inisiatif dan kesiapan Disnakertrans NTB ini mendapat apresiasi serta dukungan penuh dari Anggota Komisi IX DPR RI, H. M. Muazzim Akbar, S.I.P.. Menurutnya, DPR RI bersama KP2MI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,5 triliun untuk memperkuat program SMK Go Global. Dengan kesiapan regulasi dan program daerah seperti yang disiapkan Disnakertrans NTB, pola rekrutmen pekerja migran kini bergeser total dari jalur perantara kampung menjadi jalur resmi kejuruan.
“Negara akan coba hadir untuk mempersiapkan anak-anak kita ini untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan permintaan nanti. Ijin kepada teman-teman PJTKI/P3MI, kalau mau rekrut besok tidak perlu lagi rekrut capai-capai cari ke luar. Cukup nanti kerja sama dengan SMK. Tidak perlu lagi rekrut, tidak ada lagi istilahnya takeover, tidak ada lagi istilahnya kita punya PL (Petugas Lapangan) yang cari ke kampung-kampung,” tegas Muazzim.
Muazzim juga menambahkan bahwa pemerintah bersama daerah terus mematangkan skema zero cost (bebas biaya) maupun skema pembiayaan ramah calon PMI.
“Kalau pun ada biaya-biaya seperti yang sementara ini ke Jepang maupun ke Korea, makanya pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Yang nantinya adik-adik kalau mau bekerja ke Jepang atau Korea butuh biaya, itu sudah disiapkan. Gak susah,” tambah Muazzim.
Sinergi kuat antara Disnakertrans NTB, DPR RI, KP2MI/BP3MI, serta pihak sekolah kejuruan ini menjadi tonggak baru bagi Provinsi NTB. Lewat penguatan kompetensi sejak dini, fasilitasi sertifikasi resmi, serta kepastian pembiayaan dan jalur penempatan, NTB optimistis mampu mencetak SDM unggul berdaya saing global yang terlindungi sepenuhnya secara hukum.




