Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menghadiri diskusi rencana program transmigrasi di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bertempat di Grand Makarti, Rabu (30/09/2026).

Diskusi tersebut diikuti sejumlah kepala dinas dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan pengembangan Wanam yang diproyeksikan sebagai kawasan pangan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menteri Transmigrasi menekankan paradigma baru transmigrasi yang mengedepankan penataan penduduk secara sukarela dan diterima masyarakat setempat, sekaligus mendorong industrialisasi serta pengembangan potensi ekonomi kawasan dengan industri sebagai lokomotif pertumbuhan.

Wanam diproyeksikan sebagai kawasan pangan dengan potensi pengembangan sawit, tebu, dan komoditas lainnya. Keterbatasan penduduk menjadi tantangan kebutuhan tenaga kerja, sehingga pemerintah membuka peluang bagi masyarakat luar daerah untuk bekerja di Wanam dengan dukungan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta hunian berstatus HGB.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Nakertrans NTB, H. Aidy Furqan, menyampaikan sejumlah masukan terkait pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk pentingnya penyiapan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola kawasan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan skema Couple Worker dengan sasaran pekerja muda dan keluarga muda dari kelompok masyarakat miskin produktif. Di NTB, sasaran tersebut dapat dikembangkan dari desa-desa berdaya, khususnya kategori tematik dan transformatif.

“Pengembangan kawasan perlu dibarengi dengan penyiapan tenaga kerja yang produktif dan memiliki kemampuan untuk berkembang bersama kawasan. Karena itu, skema Couple Worker dapat menjadi salah satu alternatif,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya pola pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan kompetitif, sehingga setiap kawasan memiliki model unggulan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah integrasi penanaman jagung dengan peternakan sapi di kawasan Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, peningkatan kemampuan industrialisasi masyarakat di kawasan transmigrasi dinilai perlu didukung program pelatihan tambahan, salah satunya melalui Mobile Training Unit (MTU). Program tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses pelatihan sekaligus menyesuaikan kompetensi masyarakat dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi kawasan.

Untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di kawasan transmigrasi baru, Aidy juga mengusulkan pemanfaatan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang dikemas dengan branding “Peluang Kerja Kawasan”. Skema ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan tenaga kerja di kawasan baru dengan potensi angkatan kerja dari daerah asal.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa potensi tenaga kerja dari NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendukung pengembangan kawasan Wanam sementara diperkirakan mencapai sekitar 700 orang.

Aidy juga menyoroti penyelesaian sertifikat hak milik (SHM) pada kawasan transmigrasi di NTB, dengan rincian 3.034 SHM di Kabupaten Bima, 483 SHM di Kabupaten Sumbawa, serta di Kabupaten Lombok Timur, dari 400 SHM yang ada, tersisa 251 SHM yang masih perlu diselesaikan.

“Kami ingin sinergi ini tidak berhenti pada penempatan penduduk, tetapi benar-benar mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan mengembangkan potensi lokal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan,” pungkas Aidy.