Bagaimana Perhitungan Pesangon utk Kondisi Pandemi ?

Saya HRD di sebuah perusahaan,  saat ini ada kondisi dimana pada saat pandemi, kami harus mempensiunkan dini 2 orang karyawan. Bertepatan dengan konsisi pandemi, dimana kondisi keuangan perusahaan sedang didera masalah cashflow serta produktivitas menurun jauh.

Maka kami ingin menanyakan apakah dalam kondisi ini perusahaan tetap wajib memberikan pesangon 2 pmtk atau ada kebijakan khusus dimana diizinkan memberikan pesangon sejumlah 1 pmtk ?

Mohon penjelasannya, mengingat acuan saat ini pada UU No 13 Tahun 2003.

Terima kasih atas pencerahannya.

 

Add Comment
1 Answer(s)
terima kasih sebelumnya…
Untuk menghindari PHK, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
Perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
Melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.
  1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
  2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
  3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
  4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

untuk infomasi lebih lanjut ,langsung bertemu dengan Mediator Hubungan Industrial di Bidang Pembinaan Hub. indistrial dan Jamsos atau pengawas ketenagakerjaan, Disnaker di wilayah bapak bekerja

mohon testimoni dan vote dari bapak/ Ibu tentang layanan konsultasi online di web kami, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan layanan  web. disnakertrans kedepannya….

terimakasih sudah mengunjungi Web kami ..:)

Disnakertrans Prov. NTB

Jl. Majapahit No.29 A Mataram

Answered on 5 Agustus, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.