Exploitasi jam kerja

Selamat Sore,

Saya selaku pimpinan kantor cabang perusahaan yang berlokasi tempat kerja di Lombok Epicentrum Mall. Kantor cabang ini memiliki jumlah karyawan 3 orang : saya, admin (sso) dan office boy.

Jam kerja yang disepakati oleh perusahaan dan karyawan adalah 6 hari kerja (senin – jumat) dengan durasi 8 jam kerja setiap harinya. Setiap kelebihan jam kerja akan dihitung lembur untuk admin dan ob, sementara saya tidak berhak mendapatkan lembur karena level staff.

Yang hendak saya tanyakan adalah, apakah termasuk exploitasi jam kerja apabila kami bertiga setiap bulannya harus bekerja lebih dari 6 hari kerja dan 8 jam kerja setiap harinya. Hal ini karena kebijakan dari mall yang mengharuskan kami sebagai tenant harus buka mengikuti jam operasional mall tanpa kecuali, termasuk sabtu – minggu & hari libur nasional. Hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan kami baik secara fisik maupun secara mental.

Saya pernah mengajukan penambahan personel untuk dapat membagi waktu kerja supaya lebih ringan, namun hingga saat ini hal tersebut belum di akomodir oleh perusahaan.

Terima Kasih

Add Comment
2 Answer(s)

Maaf ralat 5 hari kerja (senin – jumat)…

Answered on 22 Oktober, 2019.
Add Comment

termaksih sebelumnya…

Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:

  • 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau
  • 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu (sesuai dengan Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut selebihnya diatur dalam Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans No. 233 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, dimana pada pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus menerus tersebut adalah:

  • pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
  • pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
  • pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
  • pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
  • pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
  • pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
  • pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
  • pekerjaan di bidang media masa;
  • pekerjaan di bidang pengamanan;
  • pekerjaan di lembaga konservasi;
  • pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka jenis-jenis pekerjaan di atas dapat berlangsung secara terus menerus, tanpa mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003. Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh buruh/pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum di atas, harus dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan karena merupakan hak buruh/pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UU No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.

untuk infomasi lebih lanjut ,langsung bertemu dengan Mediator Hubungan Industrial di Bidang Pembinaan Hub. indistrial dan Jamsos atau pengawas ketenagakerjaan, Dinaker di wilayah bapak bekerja

mohon testimoni dan vote dari bapak/ Ibu tentang layanan konsultasi online di web kami, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan layanan  web. disnakertrans kedepannya….

terimakasih sudah mengunjungi Web kami ..:)

Disnakertrans Prov. NTB

Jl. Majapahit No.29 A Mataram

Answered on 25 Oktober, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.