Lima Sektor Harapan Ekonomi 2020 di Tengah Kegalauan Global

Hampir semua prediksi ekonomi dari beberapa instansi ekonomi dunia memberi deskripsi kekhawatiran serta ketidakpastian global sepanjang 2020. Perang dagang Amerika Serikat serta Tiongkok yang tidak segera selesai jadi akar ketidakpastian.

Dampak perselisihan ke-2 negara itu membuat volume perdagangan dunia berkurang, harga komoditas yang turun doa sholat jenazah hingga perkembangan ekonomi global tertekan. Belum selesai perang dagang, kemelut jalinan Amerika-Iran diawalnya 2020 meningkatkan kondisi makin bertambah darurat.

Perlambatan ekonomi akan menghajar semua negara, terhitung Indonesia. Perekonomian dalam negeri tahun ini direncanakan lebih landai dibanding 2018 atau 2019. Walau demikian, masih ada keinginan menumbuhkan ekonomi dalam negeri dengan konsentrasi menggenjot pasar domestik.

Wakil Ketua Biasa Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Shinta Kamdani memandang ditengah-tengah intimidasi ekonomi global ada banyak kesempatan usaha dalam negeri, dari mulai bidang pariwisata, ekonomi digital, sampai ekonomi kreatif. Katadata memphoto lima bidang usaha yang berkesempatan jadi keinginan ditengah-tengah kelesuan ekonomi.

Shinta memandang beberapa stimulan dari pemerintah di bagian perpajakan akan menolong bidang usaha hadapi perlambatan ekonomi. Pemerintah salah satunya sudah memberi sarana pembebasan pajak dalam tempo khusus atau tax holilday serta sarana pengurangan pajak atau tax allowance.

Sampai November 2019 tax holiday diserahkan kepada 44 perusahaan dengan investasi sampai Rp 519 triliun. Mengenai 158 kesepakatan sarana tax allowance disodorkan pada 149 harus pajak dengan penanaman modal sampai Rp 258,8 triliun.

Tidak hanya ke-2 sarana pajak itu, pemerintah mempersiapkan pengurangan pajak dalam jumlahnya besar atau super deduction tax. Sarana akan di nikmati oleh perusahaan yang menggerakkan peningkatan analisa serta penambahan kualitas sdm.

Shinta mewanti-wanti, stimulan pajak itu kurang jika tidak diimbangi keringanan perizinan usaha. Entrepreneur menanti realisasi pembenahan perizinan melalui proses Perancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di bagian perpajakan serta tenaga kerja.

“Insentif diperlukan untuk menggerakkan swasta supaya masih membuat lapangan pekerjaan. Yang paling penting pembenahan perpajakan serta ketenagakerjaan,” kata Shinta waktu lalu.
Menarik Cuan dari 5 Bali Baru

Mendekati penutupan akhir 2019, pemerintah menginformasikan konsorsium Changi Airports International Pte Ltd, Changi Airports MENA Pte Ltd, serta PT Cardig Aero Service jadi juara tender peningkatan Lapangan terbang Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Konsorsium asal Singapura itu dipilih untuk meningkatkan lapangan terbang dengan keperluan investasi Rp 1,23 triliun serta operasional lapangan terbang yang direncanakan Rp 5,7 triliun. Jadi kompensasi, pemerintah akan menyerahkan pengendalian Lapangan terbang Komodo pada konsorsium ini sepanjang 25 tahun.

Changi Airports serta Cardig akan mengubah lapangan terbang di Labuan Bajo jadi bertaraf internasional. Asas terbang akan diperpanjang sampai 2.750 mtr. dalam dua tahun ke depan. Sasarannya, pesawat memiliki ukuran menengah bisa datang disana hingga buka kesempatan penerbangan langsung luar negeri dari Tiongkok serta Jepang.

Labuan Bajo adalah satu dari lima tujuan wisata super prioritas. Selain itu ada Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), serta Likupang di Sulawesi Utara.

Pada tahun ini, Presiden Joko Widodo alias Jokowi melipatgandakan budget infrastruktur untuk peningkatan lima tujuan Bali Baru sampai lima kali dibanding 2019 jadi Rp 10,1 triliun. Budget itu didistribusikan pada Kementerian Pekerjaan Biasa serta Perumahan Rakyat sebesar Rp 7,6 triliun serta Kementerian Perhubungan sejumlah Rp 2,5 triliun.

Jokowi tingkatkan budget infrastruktur sebab memandang ada permasalahan akses konektivitas ke arah tujuan wisata. Banyak infrastruktur yang penting dibenahi, baik terminal, lapangan terbang -termasuk runway yang kurang panjang- konektivitas jalan ke arah obyek wisata, serta dermaga pelabuhan.

“Saya telah berikan pada menteri tahun kedepan harus dituntaskan. Sebab ada kesempatan besar untuk menarik pelancong dari luar negeri yang diinginkan membuahkan devisa sebanyaknya,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas waktu lalu.

Sejauh ini bidang pariwisata jadi penyumbang penting devisa negara. Pada 2017, devisa dari pariwisata US$ 15,24 miliar serta tahun selanjutnya melompat ke US$ 19,29 miliar. Perolehan pada 2018 melewati dari sasaran US$ 16,1 miliar, salah satunya sebab efek acara Asian Games.

Berdasar analisa World Economic Komunitas, indeks daya saing pariwisata Indonesia memang tunjukkan perbaikan, seperti tergambar dalam Databoks berikut:

Tubuh Pusat Statistik mencatat dari Januari sampai November 2019, jumlahnya kunjungan pelancong luar negeri sampai 14,92 juta orang. Sampai akhir tahun kemarin direncanakan sentuh 16,3 juta atau sedikit meleset dari sasaran 18 juta.

Lihat perubahan itu, pemerintah jadikan pariwisata jadi salah satunya target utama dalam pencapaian devisa pada 2020. Sasarannya datangkan 20 juta pelancong luar negeri dengan prediksi pencapaian devisa sebesar US$ 17,6 miliar.

Pencapaian devisa ini adalah salah satunya sandaran pemerintah untuk turunkan defisit neraca transaksi berjalan atau current akun defisit yang berlangsung karena kapasitas export melambat.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro mengatakan langkah pemerintah menggerakkan peningkatan pariwisata telah pas. Kekuatan wisatawan domestik dari golongan menengah atas butuh lebih dilihat sebab sejauh ini mereka pilih pelesir ke luar negeri. “Orang Indonesia makin tinggi pendapatannya makin ingin liburan ke Singapura, Hong Kong, serta Jepang, bukan ke lokal” kata Andry.

Salah satunya unsur yang memengaruhi ketetapan liburan pelancong lokal yaitu harga ticket pesawat yang melompat sebab tingginya avtur. Menurut prediksi Bank Mandiri, harga minyak mentah (brent) pada 2020 seputar US$ 64 per barel atau relatif flat dibanding dengan 2019 yang sampai US$ 63 per barel.
Geliat Industri Petrokimia

Industri petrokimia punya keinginan tumbuh mulai 2020 sesudah statis sepanjang 20 tahun. Titik baliknya diikuti dua momen penting pada 2019. Pertama, beroperasinya pabrik punya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. di Cilegon Banten pada awal Desember kemarin. Ke-2, pemerintah lewat Pertamina kuasai PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), anak usaha PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro/TPI).

Industri kimia sering dipandang seperti mother of industry, sebab karena peranan strategisnya dalam sediakan bahan baku buat hampir semua industri hilir. Bermacam bidang manufaktur memakai bahan baku petrokimia seperti industri paket, tekstil, alat rumah tangga, sampai elemen otomotif serta elektronika.

Sejauh ini, Indonesia memercayakan import bahan petrokimia hingga meningkatkan beban defisit neraca perdagangan. Pada 2018, nilai defisit produk petrokimia Rp 193 triliun dengan perincian export petrokimia Rp 124 triliun serta import Rp 317 triliun. Berikut Databoks defisit perdagangan:

Spesial untuk produk polyethylene – bahan fundamen pembuat plastik – defisitnya US$ 1,45 miliar atau sama dengan Rp 20,34 triliun. Tiap tahun, keperluan polyethylene dalam negeri sampai 2,3 juta ton per tahun, sesaat kemampuan produksi cuma 780 ribu ton atau defisit yang perlu di-import sekitar 1,52 juta ton.

Beroperasinya pabrik baru Chandra Asri dengan jumlahnya produksi sampai 1,19 juta ton per tahun akan kurangi ketergantungan import polyethylene sampai Rp 8 triliun per tahun. Presiden Jokowi yang resmikan pabrik Chandra Asri sejumlah US$ 380 juta atau Rp 5,3 triliun mengharap industri petrokimia Tanah Air terus tumbuh.

“Saya optimis 4-5 tahun kita tidak mengimpor barang petrokima, malah kita export,” kata Jokowi.

Selain itu menambahkan pemilikan saham pemerintah melalui Pertamina pada TPI dari 70% jadi 96% bawa angin fresh dalam peningkatan industri petrokimia domestik. Dengan bagian pemilikan saham itu, Pertamina jadi pengontrol kilang minyak TPPI.

Optimalisasi kilang TPPI diproyeksikan menggenjot produksi petrokimia hingga dapat penuhi keperluan dalam negeri sampai 80%. Kemampuan produksi kilang TPPI sekarang terbagi dalam paraxylene sebesar 600 kilo ton per tahun (KTPA), benzene 200 KTPA, Orthoxylene 120 KTA, serta toluene sekitar 100 KTPA.

Yang akan datang, Pertamina akan kerjakan project peningkatan yang terbagi dalam revamping platformer yang diawali pada 2020 serta berproduksi tiga tahun selanjutnya dengan berbelanja modal seputar US$ 36 juta. Setelah itu, revamping aromatic pada 2020 serta produksi pada 2023 dengan berbelanja modal US$ 144 juta.

Perusahaan pelat merah ini berencana pembangunan unit LPG dengan perkiraan berbelanja modal US$ 27 juta. Project ini akan ditangani tahun ini serta direncanakan berproduksi pada 2023. Diluar itu, Pertamina akan membuat Olefin Complex dengan berbelanja modal US$ 3,79 juta.

Keseluruhan penambahan produksi dari project itu terbagi dalam High Density Polyethylene (HDPE) sebesar 700 KTPA, Low Density Polyethylene (LDPE) 300 KTPA, serta Polipropilena (PP) 600 KTPA. Dengan peningkatan itu, Pertamina percaya bisa mengirit devisa dengan kurangi import sampai US$ 4,1 miliar pada 2030.

Perebutan TPPI oleh Pertamina adalah sisi dari restrukturisasi utang waktu dulu TPPI. TPPI dirintis pada 1995 oleh PT Tirtamas Majutama yang selanjutnya diberikan pada pemerintah karena terbelit utang Rp 3,2 triliun pada beberapa bank waktu kritis moneter 1998.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan jika usaha petrokimia buat Pertamina adalah jalan keluar usaha periode panjang. “Lumrah bila manajemen putuskan untuk menggeser usaha hilir mereka dari BBM ke petrokimia,” kata Komaidi.

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.