Status keryawan yg menjadi hakim ad hoc

Saya berkerja pada salah satu bumn, pada perusahaan kami ada karyawan yg mengikuti seleksi dan lulus menjadi hakim ad hoc tipikor tanpa ijin dan/atau rekomendasi direksi kami, selanjutnya berdasarkan PKB kami diatur bahwa karyawan tersebut harus memilih jabatannya, dan direksi akan mem PHK yg bersangkutan namun YBS berdalih kepada UU no.13 tahun 2003 pasal 153 yg mengatur pengusaha tdk boleh memberhentikan karyawan yg memenuhi kewajiban kepada negara.

Pertanyaan saya apakah pengertian memenuhi kewajiban kepada negara dan apakah mengikuti seleksi hakim ad hoc dpt diasumsikan sebagai memenuhi kewajiban kepada negara, krn jabatan hakim bkn merupakan hal wajib bagi warga negara menurut saya dan sesuai putusan MK no.32 tahun 2016 hakim ad hoc bukan merupakan pejabat negara.

Mohon bantuannya secepatnya guna memberi pecerahan bagi perusahaan kami

Add Comment
1 Answer(s)

terimakasih sebelumnya…,

untuk hal tersebut, berdasarkan PKB kami diatur bahwa karyawan tersebut harus memilih jabatannya,,,sebaiknya PKB harus dikuti karena merupakan kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha.

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bertemu dengan Mediator Hubungan Industrial di Bidang Pembinaan Hub. indistrial dan Jamsos

jam layanan Senin s.d jumat (08.00 s.d 14.00)

mohon testimoni dan vote dari bapak/ Ibu tentang layanan konsultasi online di web kami, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan layanan  web. disnakertrans kedepannya….

selamat idul fitri 1439 H

Minal aidin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin

terimakasih sudah mengunjungi Web kami ..:)

Disnakertrans Prov. NTB

Jl. Majapahit No.29 A Mataram

(admin Web)

Answered on 26 Juni, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.