Mataram 29 Maret 2017, kegiatan Forum SKPD Penyusunan RKPD NTB Tahun 2018 dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram dari tanggal 29-31 Maret 2017. Bappeda Prov. NTB sebagai penyelenggara dan dihadiri semua Dinas/ Badan di lingkup Pemerintah Prov. NTB.

Acara ini langsung dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, Drs. H. Wildan. Dalam paparannya, pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB mengusulkan Anggaran sebesar 27,4 Miliar yang terbagi dalam SKPD induk dan 5 UPTD. Program prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB   dalam mendukung penurunan Tingkat Kemiskinan di NTB yaitu Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Sesuai dengan pekembangan informasi teknologi pada saat ini, pelaksanaan Forum SKPD sudah dilakukan secara E-Planning, dimana Renja SKPD dan hasil Musrenbang Kecamatan sudah diinput secara on line melalui satu aplikasi yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD). Melalui Forum SKPD ini diharapkan terwujudnya RENJA SKPD tahun 2018, agar SKPD menitik beratkan pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat seperti yang telah diusulkan masyarakat pada Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan, namun harus memperhatikan skala desa, agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan.

Tujuan Forum SKPD adalah; Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan;Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten.

Rancangan Renja SKPD kabupaten hasil Forum SKPD Provinsi, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi Tahun 2018 untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang Nasional. (bm/Nakertrans)