Gelar SHM UPT Jeringo; Disnakertrans NTB Berikan Kepastian Hukum dan Perkuat Ekonomi Kawasan Transmigrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kamis (15/10/2026). Penyerahan ini menandai babak baru kepastian hukum atas tanah yang telah lama dinantikan oleh ratusan kepala keluarga di kawasan tersebut.
Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si., menegaskan bahwa kepemilikan SHM merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak masyarakat atas aset tanah mereka dari potensi sengketa di masa depan.
“Kepemilikan sertifikat hak milik ini adalah bukti hukum yang sah bagi Bapak-Ibu sebagai pemilik di situ, sehingga tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian persoalan pertanahan yang masih tersisa, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, guna memperlancar mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi warga,” tegas Bupati Haerul Warisin di hadapan ratusan warga.
Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa proses legalitas lahan transmigrasi ini dikerjakan secara bertahap melalui sinergi intensif bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
“Pemerintah terus berupaya agar masyarakat transmigrasi mendapatkan kepastian hak atas tanahnya. Untuk bidang tanah yang masih dalam proses, kami melakukan pengukuran dan pemasangan patok sebagai bagian dari upaya penyelesaian administrasi pertanahan,” ujar Aidy.
Pada 2026, sebanyak 199 sertifikat hak milik telah diterbitkan melalui program yang dilaksanakan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, proses penyelesaian bidang tanah yang masih tersisa terus diupayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aidy menambahkan, fokus pembangunan kawasan transmigrasi kini tidak lagi sebatas pada penyerahan lahan dan fasilitas dasar. Disnakertrans NTB terus memperkuat kemandirian ekonomi warga melalui program pelatihan keterampilan berbasis Mobile Training Unit (MTU) serta pemberdayaan UMKM. Ke depan, model pengembangan kawasan ini juga diarahkan pada pelibatan aktif dunia industri agar transmigran mendapatkan pendampingan bisnis dan perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, M. Irham Jayadi, dalam laporannya menjelaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi Jeringo telah dimulai sejak 2005 melalui identifikasi lahan seluas 240 hektare. Penempatan transmigran pertama dilaksanakan pada 2009 sebanyak 100 kepala keluarga, kemudian dilanjutkan pada 2010 sebanyak 100 kepala keluarga yang merupakan warga terdampak pembangunan Bendungan Pandanduri.
Menurutnya, pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan, sanitasi, air bersih, dan jalan, serta penerbitan SHM, peningkatan jalan poros sepanjang 2,4 kilometer, dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap UPT Jeringo semakin berkembang menjadi kawasan transmigrasi yang produktif, mandiri, dan sejahtera melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.




