Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
    • Standar Layanan
      • Standar Layanan Publik
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
    • Dokumen
      • Perencanaan
      • Laporan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Polis Trans

logo

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
        • Kalender Kegiatan
    • Standar Layanan
      • Standar Layanan Publik
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
        • Permohonan Informasi Publik
        • Sengketa Informasi
        • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
        • Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
    • Dokumen
      • Perencanaan
        • Shortcut Perencanaan
        • RPJMD 2019-2023
        • Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans
        • Rencana Kerja Tahunan (Renja)
        • Indikator Kinerja Utama (IKU)
        • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • Lakip
        • DPA/ DPPA
        • SKP
      • Laporan
        • Laporan Keuangan
        • Laporan Tahunan PPID
        • Laporan Tahunan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
        • Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
        • Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
        • Daftar Pejabat
        • E-LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Polis Trans
  • Perkuat Kemitraan Pendidikan dan Ketenagakerjaan; Kadisnakertrans NTB Tinjau Kesiapan Kelas Go Global di SMKN 1 Buer

  • Kadisnakertrans NTB Hadiri Asistensi dan Supervisi Penetapan Upah Minimum 2027 di Jakarta

  • Disnakertrans dan Polda NTB Perkuat Kolaborasi Atasi Pengangguran melalui Program POLIRAN dan POLISTRANS

  • ToT Fasilitator Lembaga Pelatihan Untuk Mendukung Makmur Mendunia Melalui PMI

  • Tinjau Langsung Operasional PT Sumbawa Juta Raya, Kadisnakertrans NTB Apresiasi Komitmen K3 dan Tingginya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

BeritaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetransmigrasianSekretariat
Home›Berita›Gelar SHM UPT Jeringo; Disnakertrans NTB Berikan Kepastian Hukum dan Perkuat Ekonomi Kawasan Transmigrasi

Gelar SHM UPT Jeringo; Disnakertrans NTB Berikan Kepastian Hukum dan Perkuat Ekonomi Kawasan Transmigrasi

By ppid user
15 Oktober, 2026
449
0

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kamis (15/10/2026). Penyerahan ini menandai babak baru kepastian hukum atas tanah yang telah lama dinantikan oleh ratusan kepala keluarga di kawasan tersebut.

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si., menegaskan bahwa kepemilikan SHM merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak masyarakat atas aset tanah mereka dari potensi sengketa di masa depan.

“Kepemilikan sertifikat hak milik ini adalah bukti hukum yang sah bagi Bapak-Ibu sebagai pemilik di situ, sehingga tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian persoalan pertanahan yang masih tersisa, sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, guna memperlancar mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi warga,” tegas Bupati Haerul Warisin di hadapan ratusan warga.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa proses legalitas lahan transmigrasi ini dikerjakan secara bertahap melalui sinergi intensif bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

“Pemerintah terus berupaya agar masyarakat transmigrasi mendapatkan kepastian hak atas tanahnya. Untuk bidang tanah yang masih dalam proses, kami melakukan pengukuran dan pemasangan patok sebagai bagian dari upaya penyelesaian administrasi pertanahan,” ujar Aidy.

Pada 2026, sebanyak 199 sertifikat hak milik telah diterbitkan melalui program yang dilaksanakan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, proses penyelesaian bidang tanah yang masih tersisa terus diupayakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aidy menambahkan, fokus pembangunan kawasan transmigrasi kini tidak lagi sebatas pada penyerahan lahan dan fasilitas dasar. Disnakertrans NTB terus memperkuat kemandirian ekonomi warga melalui program pelatihan keterampilan berbasis Mobile Training Unit (MTU) serta pemberdayaan UMKM. Ke depan, model pengembangan kawasan ini juga diarahkan pada pelibatan aktif dunia industri agar transmigran mendapatkan pendampingan bisnis dan perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, M. Irham Jayadi, dalam laporannya menjelaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi Jeringo telah dimulai sejak 2005 melalui identifikasi lahan seluas 240 hektare. Penempatan transmigran pertama dilaksanakan pada 2009 sebanyak 100 kepala keluarga, kemudian dilanjutkan pada 2010 sebanyak 100 kepala keluarga yang merupakan warga terdampak pembangunan Bendungan Pandanduri.

Menurutnya, pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan, sanitasi, air bersih, dan jalan, serta penerbitan SHM, peningkatan jalan poros sepanjang 2,4 kilometer, dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap UPT Jeringo semakin berkembang menjadi kawasan transmigrasi yang produktif, mandiri, dan sejahtera melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

        

Lowongan Kerja

  • BeritaInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , Deadline 22 September 2020.

  • BeritaBerita Unit KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Job Fair 2 & 3 Oktober 2015

  • Info Lowongan Kerja

    [JOBFAIR] Mataram Mall | 20-21 Mei 2015

  • BeritaInfo Lowongan Kerja

    SMKN 6 MATARAM MENGADAKAN JOBFAIR

  • BeritaInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : Aston Hotel Mataram (Deadline 15 September 2020)

  • BeritaBerita Unit KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan KerjaSekretariat

    Pembukaan Bursa Kerja Khusus ( Job Fair Mini) Tahun 2017

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB