Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.I.P., M.Si. menegaskan pentingnya menata ulang sistem migrasi pekerja migran Indonesia (PMI) agar lebih berpihak pada pembangunan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Hal ini disampaikan dalam sambutan kehormatan pada acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPD APJATI) Provinsi NTB periode 2024–2029 yang digelar di Aula Graha Cipta, Selasa (10/06/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.I.P., M.Si., Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., Ketua Umum DPP APJATI , Kepala BP3MI NTB, Kadisnakertrans Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan BP3MI NTB, para pimpinan P3MI, anggota APJATI NTB, perwakilan LPK dan LPKS, serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemerhati isu migrasi.

Mamiq Iqbal dalam sambutan kehormatannya menegaskan bahwa migrasi tenaga kerja ke luar negeri tak boleh lagi dibiarkan berlangsung tanpa arah.

“Kita tidak sedang berbicara soal penempatan kerja semata. Ini adalah tentang martabat. Migrasi harus jadi jalan naik kelas, bukan semata-mata cara keluar dari kemiskinan,” tegas mantan diplomat senior itu dengan nada lugas.

Gubernur Iqbal mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menata ulang sistem migrasi yang selama ini berjalan parsial. Ia menekankan bahwa pekerja migran NTB harus disiapkan secara serius melalui pelatihan, sertifikasi, dan sistem penempatan yang terintegrasi serta akuntabel.

“Kita tidak ingin ada lagi migrasi liar, migrasi gelap. PMI adalah duta daerah, bukan komoditas. Maka sistemnya harus manusiawi, berkeadilan, dan modern,” tegasnya disambut tepuk tangan peserta.

Mamiq Iqbal juga dengan tegas menyinggung masih adanya praktik biaya tinggi di lapangan, yang meski tersamar oleh narasi “zero cost”, namun pada kenyataannya PMI tetap terbebani biaya awal yang akhirnya mengarah ke lingkaran utang. Dalam konteks inilah, Pemprov NTB menyatakan akan membuka skema pembiayaan yang lebih manusiawi.

“Kita tidak ingin PMI kita berangkat dalam keadaan menanggung utang. Maka saya minta Disnakertrans dan Bank NTB Syariah siapkan skema pembiayaan yang tidak memberatkan, dan seluruhnya dilakukan melalui sistem digital yang transparan,” ujar Miq Iqbal.

Bahkan Gubernur juga memerintahkan agar mulai 7 Juni, Dinas Tenaga Kerja NTB bersama Asisten I dan Kepala BP3MI NTB untuk menghadap langsung ke Menteri Ketenagakerjaan dan BP2MI di Jakarta guna membicarakan format implementasi zero cost yang realistis namun tegas dari daerah.

Gubernur juga mengapresiasi DPD APJATI NTB sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Ia menyebut organisasi ini punya posisi penting dalam menyaring dan membina P3MI (Perusahaan Penempatan PMI) agar bekerja sesuai prinsip migrasi aman, legal, dan bermartabat.

Meski NTB masih menjadi salah satu daerah pengirim terbesar PMI ke Malaysia, Gubernur Iqbal secara gamblang mendorong APJATI agar tidak hanya terpaku pada pasar tradisional. Ia menantang asosiasi perusahaan penempatan itu untuk mulai menggarap pasar tenaga kerja global yang lebih menjanjikan dari sisi skill, gaji, dan perlindungan.

“Malaysia tetap penting, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Eropa Timur, Jepang, Korea, bahkan Austria sudah menawarkan skema kolaborasi di hulu, mulai dari SMK hingga BLK. NTB siap menyambut itu,” katanya.

Gubernur mencontohkan keberhasilan model pelatihan on demand seperti yang dilakukan Komatsu di Lombok Timur yang langsung menyalurkan alumni pelatihan ke pabrik Komatsu di Jepang.

“Model ini yang akan kita perbanyak. Industri masuk ke SMK dan BLK, bukan sekadar menunggu tenaga kerja jadi,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., menyambut pelantikan ini sebagai momentum strategis untuk membenahi tata kelola migrasi PMI yang selama ini penuh tantangan.

“APJATI harus jadi rumah bersama. Rumah ini harus bersih, transparan, dan akuntabel. Satu anggota bermasalah, maka semua bisa tercoreng,” tegas Nelly yang dikenal sebagai birokrat vokal dalam isu perlindungan tenaga kerja.

Menurut Nelly, Disnakertrans NTB berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan, pembinaan, dan harmonisasi regulasi lintas sektor. P3MI dan LPK diminta berbenah.

“Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri. Semua harus duduk satu meja: P3MI, LPK, BP3MI, dan Disnaker. Kita tata dari hulu sampai hilir,” katanya.

Nelly menyampaikan bahwa pemerintah provinsi secara konsisten memperkuat regulasi dan pendampingan untuk memastikan pelindungan menyeluruh bagi PMI sejak pra hingga pasca penempatan. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah APJATI NTB yang bersedia membangun sistem pelatihan, rekrutmen, hingga penempatan yang lebih akuntabel.

“APJATI bukan hanya bagian dari ekosistem penempatan, tapi mitra pembangunan tenaga kerja. Harus ada paradigma baru, dari sekadar mengirim buruh, menjadi lembaga yang mencetak duta-duta kerja profesional NTB di luar negeri,” ujarnya usai kegiatan.

Baiq Nelly juga menegaskan pentingnya reformasi rekrutmen berbasis desa sebagai simpul informasi migrasi. Saat ini, NTB memiliki 251 Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan 1.400 Pusat Informasi Ketenagakerjaan (PIK) di seluruh kelurahan dan desa, yang sedang dimaksimalkan sebagai pintu masuk penyaringan awal calon PMI.

“Kita tidak ingin hanya dikenal sebagai daerah pengirim terbanyak, tapi sebagai daerah pengirim terbaik. Yang kita kirim adalah tenaga kerja terlatih, paham hukum, dan pulang sebagai pahlawan pembangunan,” pungkasnya.

Ketua Umum DPP APJATI, Said Saleh Alwaini, MM.MIM, hadir langsung dari Jakarta untuk melantik para pengurus baru. Ia menegaskan bahwa APJATI bukan tempat bersembunyi dari tanggung jawab hukum maupun moral.

“P3MI tidak boleh lagi bermain di ruang abu-abu. Kita harus profesional, transparan, dan siap diaudit. Yang tidak mampu, silakan minggir,” tegasnya dengan nada serius.

Said meminta agar DPD APJATI NTB menjadi contoh bagaimana organisasi dapat menjadi katalis bagi tata kelola migrasi yang sehat. Ia juga mendorong peningkatan kapasitas anggota dan penguatan etika bisnis.

Ketua DPD APJATI NTB periode 2024–2029, H. Edy Sopyan, ST, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan APJATI NTB sebagai organisasi yang modern dan terbuka.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, BP3MI, dan seluruh mitra strategis. Tantangannya besar, maka APJATI harus adaptif, kolaboratif, dan tanggap terhadap perubahan regulasi maupun dinamika pasar kerja luar negeri,” ucap Edy dalam pidatonya usai dilantik.