Surabaya_ Dalam mencegah semakin maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (10/10), melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim, Sunarya menyebutkan angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) unprosuderal di Jatim, mencapai ribuan setiap tahun.

Dikatakan, khususnya di Pulau Madura mencapai 100 ribu lebih di setiap kabupaten setiap tahun, seperti di Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Kabupaten Bangkalan, serta satu di Pulau Jawa yakni Kabupaten Jember.

Secara umum Pemprov Jatim juga terus menerima angka deportasi dari luar negeri mencapai ratusan orang, dan itu terjadi sejak tahun 2014 sampai 2017. Meski demikian, setiap tahun ada sedikit penurunan dari jumlah.

“Tahun 2018 ini saja mencapai 568 jumlah deportasi. Tapi jumlah ini mengalami penurunan,” ungkap Sunarya, di Surabaya, Jatim Rabu (10/10), saat menerima kunjungan kerja Pemprov NTB (Disnakertrans Prov. NTB) , BP3TKI Mataram, dan Komisi V DPRD NTB bersama Forum Media Parlemen.

Dia menjelaskan, prioritas pemerintah setiap tahun menekan angka PMI/TKI unprosuderal, salah satunya dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI.

Hal penting yang diatur dalam Perda tersebut yakni terkait kantor cabang PPTKIS tidak boleh lebih dari satu. Artinya, jika Kantor Pusat PTKIS bertempat di Jatim maka perusahaan tidak boleh mendirikan kantor cabang di kabupaten lain di Jatim.

“Kalau  mau buka kantor cabang harus satu. Kalau di Jatim sebagai kantor pusat tidak boleh ada kantor cabang,” katanya sembari mengungkapkan bahwa modus baru yang ditemukan di PMI unprosederal yaitu lewat jalur umrah.

Lebih jauh dipaparkan, pemerintah sebelum menerbitkan ijin, kepala kantor cabang itu terlebih dahulu harus melakukan presentasi, terkait maksud dan tujuan pendirian kantor PTKIS didepan pemerintah.

Syarat lainnya juga Pemprov Jatim mewajibkan setiap PTKIS melakukan deposit jaminan sebesar Rp 100 juta, yang disetor atas nama Gubernur.

Deposit ini sebagai jaminan materiil perusahaan ketika nantinya melakukan satu kesalahan prosedur, baik pra pemberangakatan maupun saat penempatan TKI/PMI.

“Angkanya memang kecil, tapi sebagai wujud komitmen pertanggungjawaban perusahaan,” jelasnya seraya mengatakan bahwa deposit itu dapat diambil kembali paling lama dua tahun sejak perusahaan itu mulai beroperasi, serta juga didirikan Perusahaan Daerah Jamkrida yang mengelola khusus TKI.

Disamping itu, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti TKI Ilegal yang berkantor di bandara.

“Mereka ada konter khusus Satgas TKI Ilegal yang langsung monitoring 24 jam,” ucapnya.

Usai pertemuan rombongan diajak meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan TKI (PTSP-P2TKI) Jatim.

Tidak hanya sampai disana, untuk maksud tersebut dibuat pula komitmen bersama PPTKIS yang berisi komitmen meminimalisir PMI unprosuderal.

Tiga besar komitmen yang dibangun yakni bekerja secara pro aktif mencegah TKI unprosedural sesuai kewenangan dan fungsi masing masing, pro aktif dalam memberikan informasi menjdi PMI secara prosuderal kepada masyarakat, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait hal-hal yang bersinggungan dengan penempatan PMI.

Namun kelemahan dalam komitmen itu, tidak adanya konsekuesi hukum ketika para pihak melanggar, melainkan hanya konsekuensi moral.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono akan mendorong Pemerintah Daerah NTB agar menerapkan komitmen bersama itu.

“Komitmen ini menarik, tapi penting sekali ada aturan khusus yang mengikatnya dan bila perlu ada Asosiasi PTKIS,” ujarnya.