Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menegaskan perlunya pembenahan mendasar dalam sistem layanan pasar kerja, menyusul masih lebarnya kesenjangan antara informasi kerja yang tersedia dengan realitas di lapangan. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan dan Integrasi Layanan Pasar Kerja Daerah yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan RI di Hotel Golden Palace, Selasa (28/04/2026).

Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd yang membuka FGD ini menekankan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan sistem, melainkan lemahnya integrasi dan keterjangkauan layanan. Ia menyebut, dari sekitar 120 ribu pencari kerja yang terdata, baru sekitar 12 persen yang berhasil terserap ke dunia kerja. “Artinya problem kita bukan sekadar data, tapi bagaimana data itu benar-benar bekerja. Informasi kerja kita kalah cepat dengan informasi informal di bawah, sehingga pencari kerja lebih percaya jalur nonformal yang justru berisiko,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, keterbatasan akses dan literasi menjadi hambatan nyata. Tidak sedikit pencari kerja, khususnya di desa, yang bahkan belum memahami bahasa pengantar dalam proses rekrutmen, meskipun secara administratif memenuhi syarat. Kondisi ini mendorong munculnya pekerja migran nonprosedural yang berangkat tanpa pemahaman memadai. “Banyak yang berangkat itu bukan karena siap, tapi karena nekat. Tidak paham proses, tidak paham risiko. Ini akibat sistem kita belum hadir secara utuh sampai ke level paling bawah,” ujar Aidy.

Menurutnya, sistem informasi pasar kerja yang ada saat ini masih terlalu “elitis”—berbasis aplikasi, tetapi belum sepenuhnya ramah bagi kelompok dengan keterbatasan akses digital. Karena itu, Disnakertrans NTB mendorong pendekatan layanan yang lebih kontekstual, termasuk penguatan operator layanan hingga tingkat desa. “Kalau sistem hanya kuat di provinsi, tapi kosong di desa, maka yang datang ke kita hanya masalah. Layanan itu harus dibalik—hadir di titik awal, bukan menunggu di hilir,” katanya.

Sebagai langkah konkret, NTB tengah mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat, sekaligus mengintegrasikan fungsi tidak hanya sebagai penyedia informasi lowongan, tetapi juga ruang konsultasi dan pendampingan. “Ke depan, layanan tidak cukup hanya menyediakan lowongan. Harus ada ruang konsultasi, pendampingan, bahkan dukungan psikologis. Karena problem tenaga kerja itu bukan hanya soal kerja, tapi juga soal keluarga, pendidikan, dan keberlanjutan hidup,” jelas Aidy.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Disnakertrans NTB juga mulai mengaitkan layanan pasar kerja dengan intervensi sosial-ekonomi. Melalui skema kolaborasi dengan perusahaan di Malaysia, disiapkan kuota 5% penempatan gratis bagi kelompok miskin ekstrem usia produktif. “Ini bukan sekadar penempatan kerja, tapi strategi memutus rantai kemiskinan. Kita dorong yang produktif untuk naik kelas, dengan skema yang terukur dan terintegrasi,” tegas Aidy.

FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, para pengantar kerja, kepala bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kepala Pusat Pasar Kerja, R. Nurhidajat, S.E, M.Ec.Dev, dalam paparannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang didukung oleh Bank Dunia, untuk memvalidasi kebutuhan layanan, mengidentifikasi kapasitas daerah, serta merumuskan model layanan “Siap Kerja Service” yang bukan sebagai sistem baru, melainkan penguatan dan integrasi layanan yang sudah ada.

“Ini bukan bangun sesuatu dari nol. Kita sudah punya banyak, tapi belum tersambung. Tugas kita sekarang memastikan semua itu terintegrasi, sederhana, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.