IPK NTB Ranking 15 Nasional dan Terbaik Nasional Pada Indikator Pelatihan & Kompetensi Tenaga Kerja.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK ) NTB meningkat tajam. Jika pada tahun sebelumnya berada di nomor buncit, menempati ranking 34 dari seluruh provinsi di Indonesia, kini melalui terobosan pepadu (pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu) plus pendampingan produktivitas wira usaha dan bantuan peralatan yang dilakukan oleh Disnakertrans NTB berkolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja dan dunia industri, serta OPD terkait lainnya, IPK NTB melompat menjadi ranking 15 Nasional.
“Bahkan pada Indikator Pelaksanaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja, NTB berhasil menempati posisi terbaik nasional” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi S.Sos, MH di Mataram, Selasa (25/1-22)..
Ini merupakan prestasi luar biasa, karena pada tahun – tahun sebelumnya, ranking IPK NTB selalu saha berada dipapan bawah. Misalnya IPK NTB tahun 2019 berdasarkan penilaian terhadap kinerja pembangunan ketenagakerjaan NTB, dengan menggunakan data indikator capaian tahun 2018, IPK NTB menempati ranking 26 Nasional. Bahkan tahun – tahun sebelumnya juga belum pernah mencapai 20 besar Nasional. Malah IPK NTB tahun 2020 berdasarkan penilauan pusat menggunakakan data indikator capaian pembangunan ketenegakerjaan tahun 2019, posisi NTB terjun bebas ke juru kunci ranking 34 dari 34 Provinsi.
Kami targetkan IPK NTB tahun 2022 ini, dengan menggunakan indukator capaian kinerja tahun 2021-2022, NTB harus bisa menempati ranking 10 besar nasional.
Dua program unggulan yaitu pepadu plus dan zero unprosedural pemberangkatan PMI melalui gerakan edukasi dan sosialisasi terpadu menjadi Pekerja Migran Sukses, akan terus digesa, melibatkan dan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait.
Dari sisi capaian zero uprosedural PMI, kami bersyukur tahun ini Satgas perlindungan PMI NTB mendapatkan anugerah/tropi penghargaan dari Menaker RI sebagai Satgas PPMI terbaik Nasional, Satgas yang responsif dan memiliki program pencegahan dan perlindungan PMI yang dinilai sangat produktif.
Secara bertahap kegiatan edukasi, sosialisasi dan pecegahan mulai dari hulu/desa sudah mulai menampakkan hasil. Kasus – kasus PMI bermasalahpun mulai bisa ditangani satu demi satu, termasuk sikat sindikat/mafia PMI kini sedang berproses dan mendapat dukungan dari TNI dan Polri.
“Kami optimis dengan kebersamaan dan soliditas yang baik, target tersebut akan bisa direalisasikan” tutup Gede.