Jejak Juang Zul-Rohmi 3 Tahun Pimpin NTB, “Ikhtiar Atasi Pengangguran & PMI Ilegal”
Dinas tenaga kerja dan transimigrasi menjadi OPD strategis di lingkup birokrasi pemerintah dan menjadi salah satu leading sektor menjadi tolak punggung bagaimana mengatasi pengangguran, peningkatan skill Sumber Daya Manusia (SDM) temasuk bagaimana menyambungkan para pencari kerja dengan dunia industri yang ada untuk mengatasi persoalan tersebut dibutuhkan terobosan program kegiatan yang konkrit. Menurut Kepala Disnakertrans NTB, I Gde Putu Aryadi saat ini tantangan besarnya bagaimana menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data terakhir jumlah TPT mencapai 3,93 persen alias 109.700 dari jumlah angkatan kerja sebesar 2,75 juta. Angka pengangguran terbuka tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Oktober 2020 sebesar 4,22 persen.
Sesuai dengan RPJMD, Disnakertrans Prov. NTB membantu gubernur pada misi kelima yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
Tugas utama dari Disnakertrans Prov. NTB adalah menyiapkan tenaga kerja lokal yang berkualitas dan produktif sehingga kompeten dalam mengisi kesempatan kerja lokal maupun peluang kerja dalam dan luar negeri, maka Disnakertrans Prov. NTB melaunching dua program unggulan pertama yaitu program Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus atau PePaDu Plus ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholders LPKS, P3MI asosiasi industri, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk pelatihan untuk mempersiapkan Calon Pekerja migran indonesia (CPMI) yang ingin bekerja diluar negeri.
Bagi pencari kerja (pencaker) yang belum terserap di dunia industri, maka diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan, modal & akses marketing. Mereka juga disambungkan dengan dunia pemasaran, dinas dinas terkait seperti perindustrian maupun perdagangan. Selain pola pendampingan untuk wirausaha baru juga dilakukan peningkatan produktivitas.
PePaDu Plus ini merupakan inovasi dari implementasi program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yaitu Revitalisasi BLK yang diamanahkan dalam RPJMD NTB.
Dan sejak 2020 lebih dari 12 ribu pencaker yang dilatih lembaga pelatihan kerja bersama lembaga industri dan alhamdulillah 60 persen dari jumlah itu telah terserap di dunia kerja/dunia industri. Selebihnya kemudian diberikan pelatihan produktivitas dan pendampingan untuk membangun wira usaha baru (WUB).
Pada tahun 2021 ini, 25 UMKM se NTB yang melibatkan 425 pekerja diberi pendampingan dalam bentuk pelatihan produktivitas. Mereka diberi tambahan kemampuan usaha secara efektif, efisien dan produktif.
Tujuannya adalah untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi NTB ini naik kelas. Dengan begitu, diharapkan akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan ini adalah upaya mendorong perusahaan UMKM, agar mampu berkembang dan menjadi garda terdepan dalam mensuplay kebutuhan pasar meski ditengah pandemi Covid-19 ini.
“Kita tingkatkan skill dan budaya kerjanya, manajemen usahanya, kualitas produknya. Produktivitas UMKM ini harus terus ditingkatkan meski ditengah Covid-19,” ujarnya.
Penguatan manajemen usaha sebagai salah satu bagian dari materi pelatihan yang diselenggarakan ini, menurut kepala dinas, hal tersebut sangat penting. Karena sering dijumpai pengelolaan usaha yang dilakukan UMKM masih bersifat tradisional.
Contohnya, pengembangan modal usaha dicampur dengan pembiayaan kebutuhan rumah tangga. Padahal, manajemen usaha dan manajemen rumah tangga adalah hal beda.
“Modal usahanya kadang-kadang digunakan untuk membeli kebutuhan dapur. Padahal harus dipisahkan, antara bisnis dan rumah tangga,” paparnya.
Pembekalan lain yang ditingkatkan kepada UMKM yang dilatih adalah pengembangan jaringan usaha/pemasaran. Disnakertrans NTB mendatangkan instruktur yang berkompeten dibidangnya. Termasuk materi yang diberikan adalah branding produk dan usaha.
“Branding produk ini diberikan karena rata-rata UMKM ini sudah terbentuk dan memiliki produk. nah sekarang, bagaimana produk ini bisa dipasarkan nanti, UMKM diajari dan didampingi dari sisi manajemen usahanya,” imbuh kepala dinas.
Harapannya, melalui dorongan kegiatan-kegiatan seperti ini, UMKM diharapkan meningkat. Baik dari sisi kualitas produk, branding, dan manajemen usaha. Jika harapan tersebut tercapai, otomatis UMKM akan membutuhkan tambahan tenaga kerja atau mampu membuka lapangan usaha baru yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Selain pelatihan produktivitas kepada pelaku usaha lokal, Disnakertrans NTB berkolaborasi dengan BP2MI Mataram dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memberikan pelatihan wirausaha mandiri kepada Para PMI Purna dan Keluarganya.
Di Tahun 2021 ini, ada 9 paket program pemberdayaan PMI Purna melibatkan 180 orang PMI purna dan keluarganya. Diantaranya pemberdayaan PMI Purna di desa Rempek Kecamatan Gangga KLU. Di desa ini telah terbentuk 50 kelompok tani yang beranggotakan PMI Purna dan para keluarga PMI, mengelola 50 hektar kebun kopi robusta.
Padahal total potensi kebun kopi di wilayah itu mencapai 2.000 hektar meliputi 1.200 Hektar kebun kopi di dalam kawasan hutan, yang merupakan kawasan hutan kemasyarakatan dan 800 Hektar diluar kawasan hutan, yakni kebun kopi milik masyarakat, yang masih dikelola secara tradisional. Maka melalui pelatihan wira usaha mandiri, diharapkan akan terbentuk kelompok usaha industri pengolahan kopi, menghasilkan berbagai bentuk produk olahan kopi rempek yang memiliki nilai ekonomi produktif dan mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Menurut Ketua Kelompok Tani Desa Rempek Ida Susiwanti dan Adianto (suaminya), dimana pasangan suami istri ini merupakan PMI Purna Malaysia, bahwa kapasitas produksi perkebunan kopi kelompok yang dikelolanya mencapai 500kg/hektar/panen. Hasil kopi tersebut kini mulai diekspor dengan permintaan sebanyak 20 ton/perbulan.
Ada sejumlah produk kopi olahan yang telah dihasilkan oleh kelompok ini, seperti kopi bubuk”rempek” 100% robusta red chery yakni kopi robusta pilihan produksi IKM Mentari. Ada juga kopi bubuk ” Kopi Jantan Tangguh” dan beragam produk lainnya.
Selain kopi rempek, juga ada “kopi kumbi” yang merupakan hasil karya para PMI Purna di dusun kumbi Sesaot Lombok Barat, yang kini menjadi salah satu IKM yang mensuplay kebutuhan Kopi bagi hotel-hotel yang ada di KEK Mandalika.
Program kedua Disnakertrans adalah zero unprosedural Pekerja migran indonesia merupakan wujud kasih sayang pemerintah daerah untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Maka mereka harus dipastikan berangkat secara prosedural. Karena sudah terbukti bahwa PMI yang berangkat secara prosedural memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Bahkan tidak sedikit diantaranya setelah pulang kampung Mereka rata-rata sukses membangun wira usaha mandiri. Sehingga layaklah mereka disebut sebagai pahlawan devisa.
Sebab remintensi yang dikirim oleh para PMI, rata2 setiap bulan mencapai Rp. 24 Milyar lebih. Sehingga dapat dibayangkan multiplayer efeck yang ditimbulkan dg adanya peredaran uang di kampung yang diterima para keluarga dari kiriman uang dari PMI di luar negeri akan berdampak nyata dalam menghidupkan perekonomian masyarakat.
Akan tetapi bertolak belakang dengan PMI yang mengambil jalan pintas, berangkat secara non prosedural, resikonya sungguh sangat menyedihkan. Bukan hanya, tidak adanya jaminan perlindungan untuk mendapatkan upah dan hak-hak yang layak melainkan juga banyak kemungkinan yang terjadi seperti, penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, bekerja melebihi jam kerja dan lain-lain, bahkan keselamatan jiwanya terancam.
Sudah banyak cerita pilu yang menimpa PMI Non prosedural, yang memprihatikan kita semua. Tentu kita tidak ingin kisah pilu seperti itu akan menimpa lagi warga kita dimasa mendatang. Mari kita teguhkan komitmen dan bergandeng tangan untuk mewujudkan zero unprosedural pengiriman PMI ke luar negeri. InsyaAllah cita-cita NTB Gemilang akan segera terwujud. (Tim_disnakertrans)